Tancap Gas Kampanye Mulai Besok, Cak Imin Ajukan Cuti 11 Hari
JAKARTA - Calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (Cak Imin) megaku langsung mengajukan cuti kerja dari jabatan Wakil Ketua DPR untuk melakukan kampanye mulai Selasa, 28 November 2023.
Cak Imin akan cuti selama 11 hari kerja demi bisa berkeliling mengajak masyarakat untuk memilih dirinya dan calon presiden Anies Baswedan sebagai pasangan calon nomor urut satu di Pilpres 2024.
"Saya sudah mulai cuti besok pagi sampai tanggal 12 (Desember). Tanggal 13 masuk lagi," kata Cak Imin usai menghadiri kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin, 27 November.
Kampanye perdana pasangan calon yang diusung oleh Partai NasDem, PKB, dan PKS ini dilakukan di lokasi terpisah. Cak Imin mengawali kampanye di Jombang, Jawa Timur. Sementara Anies di Jakarta.
"Saya fokus kampanye mulai besok sampai tanggal 12. Saya mulai besok sowan ke ibu saya di Jombang, kampanye, izin pamit, lalu lanjut ke berbagai titik di Jatim," tutur Cak Imin.
Baca juga:
- Disentil PKS 'Gemoy' Cuma Gimik Tanpa Gagasan, TKN Prabowo-Gibran: Membungkam Aspirasi Rakyat
- Biaya Haji Ditetapkan Rp93,4 Juta, Calon Haji hanya Bayar Rp56 Juta
- Kasus Polisi Tembak 4 Nelayan di Konawe Selatan, 2 Personel Polairud Masuk Sel Khusus
- Menlu Retno Bertolak ke New York Hadiri High Level Debate PBB Bahas Gaza
Melanjutkan pernyataan Cak Imin, Anies mengaku hal ini sengaja dilakukan untuk mempermudah penjangkauan titik-titik kampanye mereka pada waktu kampanye yang hanya selama 75 hari.
"Kan kita supaya lebih banyak yang bisa kita jangkau. Nanti mulai hari-hari ke depan, Cak Imin jalan menjangkau banyak masy, saya juga menjangkau masyarakat. Kalau semuanya bareng, nanti yang bisa terjangkau sedikit," urai Anies.
Dalam kampanye mereka, Anies menyebut dirinya dan Cak Imin akan menjabarkan visi-misi dan program pemerintahan jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029, serta harapan mereka selama pelaksanaan pemilu.
"Program semua, tapi yang paling penting bahwa pada saat ini, ada pembicaraan yang sangat luas tentang apakah pemilu dan pilpres dijalankan dengan penuh netralitas, apakah pemilu dan pilpres bisa bebas dari intervensi," ungkap Anies.
"Pertanyaan pertanyaan itu tidak dijawab dengan tanda tangan pada pakta integritas, tapi manjawab dengan membuktikan apa yang ditandatangani di pakta integritas terlaksana di lapangan," sambung Anies.