PDIP Tuding Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud Bukti Pemerintah Tak Netralitas di Pemilu
JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris, menilai pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali, menjadi bukti bahwa aparat pemerintah sulit menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Terlebih, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming maju sebagai cawapres di Pilpres 2024.
"Ini konsekuensi ketika anak presiden yang masih menjabat mengikuti kontestasi Pilpres," ujar Charles kepada wartawan, Rabu, 1 November.
Menurut Charles, pencopotan baliho bisa saja dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan presiden. Namun kata dia, akan ada kecenderungan para pembantu presiden dan para pejabat di bawahnya ingin 'cari muka' kepada atasan.
Hal ini kata Charles, bisa dilihat dengan alasan pencopotan yang berbeda-beda dari pejabat daerah sampai eksekutor di lapangan. Belum lagi, ada video viral Wamendes-PDTT, Paiman Raharjo yang memimpin rapat konsolidasi untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
"Saya tidak heran kalau dalam bulan-bulan ke depan menjelang pemungutan suara Pileg dan Pilpres kita akan mendengar laporan-laporan tentang adanya aparat pemerintah yang berpihak kepada pasangan calon tertentu," katanya.
Baca juga:
- Siemens dan Microsoft Rilis Proyek Bersama Menggunakan Kecerdasan Buatan untuk Meningkatkan Produktivitas
- Juara Bertahan RB Leipzig Tersingkir di Piala Jerman, Wolfsburg Lolos
- China Respons Netanyahu Tolak Gencatan Senjata di Gaza, Minta Israel Taat Hukum Internasional
- Cara Mengelola Keuangan untuk Karyawan Baru Berstatus Fresh Graduate
Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, majunya anak Presiden yang masih menjabat dalam kontestasi Pilpres adalah pengalaman pertama untuk bangsa Indonesia. Karena itu, Charles meminta komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.
"Pemilu kali ini harus paling tinggi dalam sejarah. Jika tidak, kemunduran demokrasi kita telanjang di depan mata, dan nama baik Jokowi yang akan dipertaruhkan," pungkasnya.