Soal Usulan Vaksinasi Mandiri, Pemerintah: Mohon Kerja Samanya Bergotong Royong

JAKARTA - Usulan soal vaksinasi COVID-19 secara mandiri ditanggapi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19. Meski mengatakan menghargai ada usulan tersebut namun pelaksanaan vaksin masih akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Usulan vaksin mandiri ini berasal dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla. Akhir Januari lalu, dia mengatakan, vaksinasi COVID-19 secara mandiri dapat mempercepat langkah pemerintah mencapai target penyuntikkan terhadap 70 persen masyarakat.

Adapun maksud vaksinasi mandiri adalah masyarakat dapat mengakses vaksin secara berbayar.

"Bila vaksinasi mau diselesaikan dalam waktu setahun, dibutuhkan vaksin setidaknya 1 juta per hari. Hal itu tidak mungkin dilaksanakan oleh Pemerintah saja," kata JK dalam keterangannya.

Sehingga, dia mendukung adanya rencana ini demi mendongkrak percepatan pemberian vaksin. "Kami mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong karena ini akan mempercepat," tegasnya.

Dia juga mencontohkan vaksin mandiri dapat dilakukan oleh perusahaan swasta terhadap para karyawannya. Harapannya, jika hal ini dilakukan perusahaan tersebut bisa kembali bekerja dengan normal dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Katakanlah pabrik rokok karyawannya sampai 25.000, kalau vaksinnya ditanggung perusahaan, itu artinya gratis juga dan meringankan beban Pemerintah dan rakyat," jelasnya.

Usulan ini kemudian dijawab oleh Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. Meski tak menjawab secara tegas, namun dia meminta semua pihak bergotong royong menyukseskan program vaksinasi di Tanah Air dengan melakukan tahapan vaksinasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

"Mohon kerja samanya bergotong royong dalam menyukseskan program vaksinasi termasuk melakukan tahap vaksinasi di bawah izin resmi pemerintah," tegasnya dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 9 Februari.

Vaksinasi ini, kata Wiku, harus dilakukan oleh masyarakat yang sesuai kriteria. Setidaknya, ada 70 persen masyarakat yang harus disuntik vaksin demi mencapai kekebalan komunitas terhadap pandemi ini.

"Jadi kekebalan komunitas yang jadi tujuan kita saat ini setidaknya 70 persen masyarakat tervaksinasi. Sehingga pada akhirnya semua orang yang memenuhi kriteria vaksin akan divaksinasi dan yang berbeda hanyalah waktu pemberiannya saja," ungkapnya.

"Pada prinsipnya pemerintah memprioritaskan pemberian vaksin kepada yang berisiko secara bertahap sesuai etika medik," imbuh Wiku.

Jawaban pemerintah ini juga sejalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat menyarankan pemerintah untuk menunda program vaksinasi mandiri. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, program ini perlu ditunda hingga program vaksinasi secara gratis selesai dijalankan.

Dia juga menyebut, pemerintah harus memprioritas program vaksin gratis yang bakal dilakukan dalam empat tahap sehingga tidak mengganggu pelaksanaannya.

"Agar tidak mengganggu proses vaksinasi nasional yang bersifat gratis ini, maka kemudian pengadaan vaksin mandiri yang bersifat komplementer, sedangkan yang gratis yang terprioritaskan," kata Ghufron beberapa waktu lalu di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Selain itu, komisi antirasuah juga menyarankan program vaksinasi gratis ini dilakukan secara terbuka dari mulai menentukan siapa yang bisa divaksin hingga proses pendaftarannya. "Publik pun tahu yang terdaftar bisa mengakses, ini pengawalan agar pengadaan vaksin efektif," tegasnya.

"Jadi vaksin mandiri memang diperlukan tetapi timing-nya supaya kemudian setelah vaksinasi yang bersifat gratis. Ini yang KPK sarankan," imbuh Ghufron.

Diberitakan sebelumnya, vaksinasi gelombang pertama dilaksanakan Januari hingga April 2021 dengan sasaran 1,3 juta petugas kesehatan di 34 provinsi, sebanyak 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta warga lanjut usia.

Vaksinasi gelombang kedua akan dilaksanakan pada April 2021 sampai Maret 2022 dengan target 63,9 juta warga di daerah dengan risiko penularan tinggi dan 77,4 juta anggota masyarakat lain dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Pemerintah sudah mengonfirmasi pemesanan 329,5 juta dosis vaksin COVID-19 dari beberapa produsen vaksin, termasuk perusahaan farmasi Tiongkok, Sinovac; produsen vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax; perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca; serta perusahaan farmasi Jerman dan Amerika Serikat Pfizer BioNTech.

Terkait pemberian vaksin kepada tenaga kesehatan, per Jumat, 5 Februari kemarin, dari total target 1,4 orang, pemerintah saat ini telah melakukan vaksinasi tahap satu terhadap 744.884 orang. Sementara, tenaga kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi tahap kedua mencapai 120.725 orang.