DPR adalah Penghakiman yang Dihindari Anies, Ridwan Kamil, dan Wahidin Halim

JAKARTA - Komisi V DPR RI geram karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tak memenuhi undangan rapat membahas masalah banjir. Mereka merasa tak dihargai karena trio gubernur malah menyuruh bawahannya untuk bertanggung jawab menjelaskan masalah banjir dan penanganan tiap provinsi. Padahal, DPR telah mengirim undangan rapat pembahasan banjir sejak sepekan lalu. Ujungnya, rapat tersebut dibatalkan.

Sebagai jabatan yang didapat dari proses politik, tentu para gubernur mengambil keputusan berbau politis dalam menjalankan kerja mereka. Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menangkap ketiganya tak menghadiri rapat demi menjaga citra politiknya terhadap publik.

Pasalnya, pihak yang mengundang para gubernur dalam rapat penanganan banjir Jabodetabek adalah anggota parlemen, bukan pemerintah yang bekerja dengan sistem birokrasi. 

"Melihat jabatannya sebagai wakil rakyat di luar pemerintahan, mereka tentu bisa mencecar sesuai kehendak mereka. Apalagi, yang mereka mintai penjelasan adalah pemerintah daerah," ucap Ujang saat dihubungi VOI, Kamis, 27 Februari. 

"Karenanya, para gubernur ini menjaga citra politiknya di mata publik agar tidak dicecar oleh anggota parlemen tersebut," lanjut dia.

Selain itu, ada pertimbangan masing-masing gubernur dalam melakukan prioritas kerja mereka. Pasalnya, masalah banjir adalah derita yang diterima secara langsung oleh masyarakat. Karenanya, seorang pimpinan daerah merasa mesti terjun langsung dalam penanganan masalah darurat tersebut. 

"Kalau ada masalah banjir, semua mata tertuju pada gubernur. Mereka merasa harus turun ke lapangan. Sementara, kalau rapat bisa diwakilkan ke bawahannya," ungkap Ujang. 

Karenanya, Ujang menyarankan agar jadwal pertemuan ulang antara anggota DPR dengan para gubernur dilakukan dengan memerhatikan ketersediaan waktu. Sehingga, tak ada alasan bagi orang nomor satu di DKI, Jabar, dan Banten tersebut untuk mangkir.

Di mana mereka

Sebagai informasi, ketiga Gubernur memang memiliki agenda kerja saat rapat DPR berlangsung pada Rabu, 26 Februari kemarin. Anies berkunjung ke beberapa lokasi banjir Jakarta. Dilihat dari postingan instastory yang diunggah Anies, ia berada di Rawa Indah, Jakarta utara. Dia memberi keterangan "meninjau penuntasan penanganan banjir" dalam setiap unggahannya. 

Ridwan Kamil saat ini masih berada di Australia untuk menghadiri sejumlah agenda kerja. Salah satu agendanya adalah meresmikan Jabarano Cafe di Melbourne, Australia. Sementara, Wahidin Halim diketahui mendampingi mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) di acara Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Pendopo Gubernur Banten. 

Absennya tiga pimpinan provinsi Jabodetabek tersebut membuat DPR RI meradang. Padahal, jajaran pemerintah pusat seperti Menteri PUPR, Kepala Basarnas, dan Kepala BMKG hadir memenuhi undangan rapat. Ketua Komisi V DPR, Lasarus menjelaskan adanya rapat dengar pendapat ini ini diadakan dengan anggapan komunikasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam memangani banjir yang terjadi sejak awal tahun.

"Masih terjadi kendala-kendala koordinasi dan komunikasi dan seterusnya. Agar tak berkembang di ruang publik maka kami mengundang untuk rapat," tutur Lazarus.

Namun, absennya gubernur di ruang sidang menuai kritikan. Pasalnya, banjir merupakan masalah tahunan yang perlu dilakukan penanganan serius. Padahal, parlemen tersebut ingin tahu sejauh mana strategi ketiga provinsi dalam menangani banjir. 

"Kita semua hadir untuk memecahkan solusi mereka akan tetapi malah diabaikan oleh Gubernur. Ketika kita mau bicara baik-baik untuk selesaikan (masalah banjir) itu, ternyata semua (gubernur) tidak ada itikad baik," ucap Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati.