Jepang Kian Ngebet Garap Proyek Energi Bersih Kalimantan, Dana Rp207 T Siap Ditanam
JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diketahui melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Direksi Japan Bank of International Cooperation (JBIC) dan Penasihat Khusus untuk Kabinet Jepang Tadashi Maeda di Jakarta tengah pekan ini.
Dalam agenda tersebut kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Satuan Tugas (Task Force) untuk pelaksanaan transisi energi dan infrastruktur, kerja sama Indonesia dan Jepang. Nantinya, satgas ini akan fokus pada proyek-proyek strategis di Kalimantan.
Menko Airlangga mengatakan Satuan Tugas yang disepakati memiliki struktur yang terdiri dari, pertama Dewan Pengarah (steering committee) yang terdiri dari pengambil kebijakan setingkat Menteri.
Serta yang kedua, kelompok ahli (expert group) yang dikelola oleh pejabat senior Kemenko Bidang Perekonomian Indonesia, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang serta JBIC. Selain itu, Satuan Tugas juga melibatkan pejabat kementerian terkait dan korporasi.
“Pertemuan juga membahas beberapa sektor potensial meliputi pengembangan pembangkit tenaga air (hydropower plant) di Kayan, Kalimantan Utara untuk menggantikan PLTU di Jawa, pengembangan teknologi efisien untuk Pembangkit Listrik Geotermal, Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), blue urea serta revitalisasi kawasan gambut dengan teknologi Jepang,” ujarnya.
Airlangga menyatakan telah menugaskan kementeriannya bersama JBIC dan METI untuk mendiskusikan detail teknis pembahasan isu ini.
“Jepang melalui JBIC dan METI menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek kerja sama dalam Task Force ini melalui Green Innovation Fund sebesar dua triliun yen setiap tahun atau sekitar Rp207 triliun per tahun. Pendanaan ini dapat membantu percepatan transisi energi di Indonesia,” tuturnya.
Baca juga:
Selain menyepati Satuan Tugas, Menko Airlangga dan Maeda juga membahas Joint Crediting Mechanism (JCM) dan proyek-proyek potensial lainnya yang akan diimplementasikan di bawah Asia Zero Emission Community (AZEC).
Skema JCM merupakan kerja sama yang paling memungkinkan antara Indonesia dan Jepang untuk memitigasi karbon, dimana JCM memiliki peran yang penting dalam membantu merumuskan kebijakan nasional mengenai penetapan harga karbon. Lebih jauh, implementasi JCM juga mendorong sektor swasta untuk memperkuat kepercayaan diri mereka dalam berpartisipasi dalam aksi iklim.
Adapun, Indonesia berniat untuk meluncurkan pertukaran karbon yang memungkinkan berbagai jenis karbon untuk diperdagangkan. Melalui dukungan dari Jepang terkait dengan JCM, Indonesia dapat mengimplementasikan sebanyak 54 proyek JCM dan melakukan setidaknya 150 studi kelayakan terkait program pengurangan emisi karbon.
Pemerintah Jepang dalam kesempatan ini juga menyampaikan rencana pertemuan tingkat tinggi AZEC bersamaan dengan perayaan 50 tahun ASEAN-Jepang di Tokyo pada Desember 2023 dan meminta Indonesia untuk dapat mendukung acara ini.
Menko Airlangga menyambut positif usulan tersebut dan akan menyampaikannya kepada kementerian/lembaga terkait.