Menteri Teten soal Molornya Produksi Minyak Makan Merah: Terkendala Skema Pembiayaan

BALI - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) buka suara terkait molornya produksi minyak makan merah yang belum sesuai target.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki tidak menampik koperasi sawit terkendala penyaluran dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Agak molor karena skema pembiayaannya. Itu, kan, dibiayai dana dari BPDPKS, tetapi waktu diuji coba (piloting) ternyata dari rencana ada penambahan anggaran yang cukup besar karena harus memenuhi standar dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM)," kata Teten usai ditemui dalam acara Side Event Inclusive Business Summit 2023: "Collaboration for A More Inclusive ASEAN" di Kawasan Nusa Dua, Bali, Selasa, 22 Agustus.

Teten menilai, produksi minyak makan merah yang sebelumnya ditargetkan bakal berproduksi pada Januari 2023 ini belum dapat terealisasi karena membutuhkan satu regulasi penunjang.

"Kami bersamaan sekarang sedang menyiapkan Perpres untuk seluruh koperasi petani sawit bisa membangun pabrik minyak makan merah dengan dana BPDPKS," ujarnya.

Dia menegaskan, molornya produksi minyak makan merah bukan karena kekurangan biaya, melainkan karena adanya penambahan biaya yang bisa mempengaruhi harga ke depannya.

"Kan, dari biaya itu sampai ke harga nanti akan mempengaruhi, karena kami ingin harga minyak makan merah yang diproduksi oleh koperasi petani sawit ini selain minyak makan lebih sehat dan harganya lebih murah, juga bagaimana rakyat mendapat suplai minyak makan murah dan sehat," ungkapnya.

Adapun proyek percontohan (pilot project) minyak makan merah di tiga kabupaten Sumatera Utara, yakni Langkat, Asahan dan Deli Serdang, ditargetkan akan beroperasi pada September 2023. Proyek percontohan ini didanai BPDPKS sebesar Rp70 triliun.

"Insyaallah nanti di awal September sudah akan diresmikan," imbuhnya.