Peringatan HUT ke-78 RI, Menteri Basuki: Pembangunan Infrastruktur Fondasi Menuju Indonesia Maju
JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelenggarakan upacara Peringatan HUT ke-78 RI di Lapangan Sapta Taruna, Kementerian PUPR, pada Rabu, 17 Agustus.
Upacara tersebut dihadiri oleh para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kementerian PUPR, serta perwakilan insan PUPR dari setiap unit organisasi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa sesuai dengan tema Peringatan HUT ke-78 RI 'Terus Melaju untuk Indonesia Maju', Kementerian PUPR telah memulai fondasi untuk menggapai tujuan tersebut melalui pembangunan berbagai infrastruktur konektivitas, ketahanan pangan, dan infrastruktur permukiman yang pada akhirnya meningkatkan daya saing bangsa.
Berdasarkan laporan Institute for Management Development, daya saing Indonesia pada 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34, dan merupakan kenaikan tertinggi di dunia. Oleh karena itu, Kementerian PUPR mendapatkan banyak apresiasi atas berbagai hasil pembangunan infrastruktur dasar yang telah dicapai.
"Sebagai contoh, 1.809 kilometer (km) jalan tol sudah beroperasi sejak 2015-2022 dan hingga akhir 2023 target tambahan 440 km jalan tol operasi, yang mana hingga Agustus 2023 sudah tercapai 233 km. Capaian pembangunan 36 bendungan sudah selesai sejak 2015-2022," kata Menteri Basuki melalui keterangan resminya, dikutip Jumat, 18 Agustus.
"Sedangkan, tahun 2023 akan diresmikan 10 bendungan, tahun 2024 diresmikan 15 bendungan, lebih dari 1 juta rumah telah dibangun setiap tahunnya, air minum, sanitasi, persampahan, dan KOTAKU," tambahnya.
Pada 2023 ini, Kementerian PUPR juga mendapat tugas untuk menyiapkan infrastruktur pendukung Presidensi Indonesia pada event internasional ASEAN Summit, renovasi sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia U-17, Inpres Jalan Daerah, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2024, Kementerian PUPR juga memperoleh amanah untuk menyelesaikan tugas-tugas pembangunan infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar Rp146,98 triliun, belum termasuk untuk Inpres Jalan Daerah sebesar Rp15 triliun dan Dukungan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebesar Rp11 triliun.
Baca juga:
"Saya minta, kami terus dapat menjaga amanah ini sebaik-baiknya, dengan programming yang solid dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang pruden. Saya menegaskan kembali bahwa tidak ada pembangunan baru kecuali atas perintah dan direktif presiden, serta pentingnya program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi) untuk memastikan setiap infrastruktur yang telah kami bangun dapat memberikan manfaat untuk rakyat," tutur Basuki.
Basuki juga mengingatkan kembali mengenai pelaksanaan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2023 dan 2024 untuk memperhatikan tiga hal, yakni kualitas tetap dipertahankan, efisiensi belanja dan estetika lebih diutamakan, serta dengan kecepatan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi target waktu.
"Saya minta, agar kami dapat fokus menyelesaikan tugas mulia ini dengan perencanaan yang terintegrasi, pelaksanaan dan pengawasan yang ketat, sehingga menghasilkan infrastruktur dan bangunan yang berkualitas, serta dengan tetap menjaga keharmonisan dengan lingkungan dan alamnya," pungkasnya.