Kementerian ESDM Putuskan Tunda Peresmian Draft JETP, Sekjen ESDM Ungap Alasan
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menunda peresmian draf rencana investasi komprehensif atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP). Draft ini direncanakan untuk diresmikan pada Rabu 16 Agustus 2023.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan, alasan penundaan peresmian CIPP adalah dikarenakan pihaknya masih harus menghitung ulang keseluruhan biaya dan memberikan waktu agar bisa dikosnultasikan kepada publik.
"Kita hitung ulang supaya perencanaannya bagus terus kita mau konsultasi ke publik," ujar Dadan yang ditemui awak media di Kompleks Gedung DPR RI, Rabu 16 Agustus.
Tenggat waktu yang baru juga memberikan kesempatan untuk mengadakan konsultasi publik yang baik sebelum finalisasi dan peluncuran dokumen CIPP.
Dengan penundaan ini masyarakat berkesempatan untuk turut meninjau dan mengulas dokumen CIPP secara utuh dan memberikan masukan dan tanggapan untuk dipertimbangkan dalam revisi final dokumen CIPP.
Untuk dapat memberikan tanggapan, kata Dadan, masyarakat bisa langsng mengakses website dan melakukan review.
"Diskusinya kita taruh di website. Di situ nanti semua bisa baca dan berikan masukan," lanjut Dadan.
Baca juga:
- Golkar Tak Setuju Pemilihan Presiden Kembali ke MPR
- Tingkatkan Semangat Nasionalisme, Pemkot Tangerang Ajak Masyarakat Gelar Upacara di Tingkat RT/RW
- Skema Pengalihan Arus Saat Upacara Peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di Istana Negara
- Tayang Hari Ini, Tio Pakusadewo Persembahkan Film Horor Lantai 4 untuk Sutradara yang Meninggal Dunia
Dadan menambahkan, hal yang perlu dihitung ulang dalam dokumentersebut adalah data untuk pembangkit-pembangkit Non PLN atau yang bukan PLN. "Misalkan data untuk pembangkit-pembangkit non PLN jadi kita lagi hitung ulang," imbuh Dadan.
JETP yang ditanda tangani di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di tahun 2022 merupakan inisiatif yang berhasil menghimpun unsur pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, pakar dan lembaga pendanaan dan perbankang untuk berkolaborasi menyusun rencana investasi bagi transisi energi.
Kesepakatan yang bernilai 20 miliar dolar AS ini merupakan pendanaan iklim terbesar di dunia dan menandakan upaya negara maju untuk mendukung akselerasi transisi energi di negara berkembang demi menegakkan keadilan iklim global.