Mengantisipasi Kekeringan, Kementerian PUPR Prioritaskan Kebutuhan Air Bersih Bagi Masyarakat

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air terus melakukan langkah mitigasi terhadap dampak kekeringan pada musim kemarau 2023.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) musim kemarau tahun ini sudah mulai berlangsung sejak Maret dengan titik puncak pada Agustus-September 2023.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, respons atas kekeringan pada musim kemarau tahun ini pertama-tama diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat.

"Setelah air bersih terpenuhi, air dialirkan untuk daerah-daerah irigasi atau lahan-lahan pertanian," kata Endra melalui siaran persnya, dikutip Sabtu, 12 Agustus.

Untuk konsumsi air bersih, Kementerian PUPR menerapkan tiga strategi. Pertama, mengoptimalkan sistem eksisting dengan melakukan langkah-langkah cepat/darurat untuk wilayah terdampak.

Kedua, membangun sumur bor baru pada wilayah dengan intensitas hujan rendah. Terakhir atau ketiga, melakukan pemantauan terhadap 13 waduk utama. "Ini dilakukan untuk memastikan tampungan air tetap optimal," ujar dia.

Endra menjelaskan, ada tiga langkah cepat manfaat tersebut. Pertama, melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan untuk sumur-sumur yang ada. Kemudian, melakukan pengaturan (buka-tutup) terhadap pintu-pintu air di bendungan dan embung untuk mempertahankan elevasi/muka air.

"Pada kondisi sangat ekstrem, yang mana air sudah kering dan tidak ada cekungan air tanah (CAT), kami berkoordinasi dengan (Direktorat) Cipta Karya dan pemerintah daerah untuk memobilisasi air bersih dengan tangki-tangki air," ucapnya.

Kekeringan secara umum berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bagi wilayah dengan tingkat intensitas hujan rendah, misalnya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Untuk daerah-daerah tersebut, Kementerian PUPR membuat sumur bor dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian potensi sumber air tanah.

"Untuk itu, Kementerian PUPR telah membangun 37 sumur bor baru yang tersebar di 19 provinsi. Kemudian, melakukan rehabilitasi 25 sumur bor eksisting di 11 provinsi," tutur Endra.

Kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) terhadap seluruh sumur eksisting yang ada juga dilakukan sebagai pelaksanaan dari program OPOR (Operasi Pemeliharaan Optimalisasi dan Rehabilitasi) oleh Kementerian PUPR. OP dilakukan pada 8.213 sumur bor meliputi 5.457 sumur untuk jaringan irigasi air tanah dengan luas layanan 76.108 Ha dan 2.756 sumur air tanah untuk air baku dengan kapasitas 72,02 m³/detik.

Selain pembangunan sumur bor, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kementerian PUPR juga mengoptimalkan fungsi tampungan air pada bendungan, situ, embung, dan danau. Saat ini tengah dilakukan pemantauan terhadap kondisi 13 waduk utama, yaitu Jatiluhur, Jatigede, Kedung Ombo, Batu Tegi, Wadas Lintang, Wonogiri, Karang Kates, Bili Bili, Wonorejo, Paselloreng, Bintang Bano, Kalola, dan Tapin.

Tercatat per 6 Agustus 2023, volume ketersediaan air dari 13 waduk utama tersebut sebesar 3,73 miliar meter kubik dari tampungan efektif sebesar 5,52 miliar meter kubik. Luas area yang bisa dilayani dari keseluruhan bendungan tersebut adalah 568.074 hektare (ha) dari total 572.485 ha.

Ke depannya, Kementerian PUPR juga terus menyelesaikan 13 bendungan lanjutan (on going) di 2023.

Secara keseluruhan, kapasitas air yang dapat ditampung oleh bendungan, embung, dan danau di Indonesia adalah sebesar 28,43 miliar meter kubik, yakni dari 223 bendungan sebanyak 6,73 miliar meter kubik, dari 3.464 embung sebanyak 262,89 juta meter kubik, dan dari 114 danau dapat menampung air sebanyak 21,84 miliar meter kubik.

Lebih lanjut, kata Endra, untuk antisipasi kekeringan lahan pertanian, Kementerian PUPR secara struktural telah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 412.541 ha. Terdapat pula pekerjaan operasi dan pemeliharaan (OP) daerah irigasi 3 juta ha dan OP 923 sungai.

"Lahan pertanian yang mengalami dampak kekurangan air pada musim kemarau 2023, umumnya dialami pada sawah tadah hujan, dan sawah irigasi teknis dari bendung yang bergantung pada debit air sungai," imbuhnya.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR juga mengalokasikan kegiatan revitalisasi dan pengelolaan 15 danau prioritas, operasi dan pemeliharaan 1.338 embung dan 317 situ, serta operasi pemeliharaan air tanah dan air baku sebanyak 1.241 titik, dengan rincian 143 titik sumur air tanah, 517 titik air baku, dan 581 titik irigasi air tanah.