Kapolda Sebut Kalsel Masuk Kategori Aman Indeks Kerawanan Pemilu Jelang 2024
KALSEL - Kepolisian menyatakan Kalimantan Selatan (Kalsel) masuk kategori aman dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) jelang Pemilu 2024.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi mengatakan kategori itu menandai masyarakat Kalsel mendukung sepenuhnya pesta demokrasi agar berlangsung sejuk dan damai.
"Tentu kita harapkan situasi kamtibmas yang baik hari ini bisa terus dipertahankan hingga tiba waktunya pemilu dan pascapemilihan," katanya Banjarmasin, Kalsel, Kamis 20 Juli, disitat Antara.
Meski stabilitas keamanan relatif terjaga, Andi mengingatkan anggotanya jangan sampai lengah apalagi menganggap remeh situasi.
Oleh karena itu, dia menginstruksikan agar tetap waspada dan deteksi dini setiap dinamika sekecil apapun yang berkembang di masyarakat khususnya terkait politik jelang pemilu.
Kemudian Andi juga meminta agar jalinan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan terutama KPU dan Bawaslu terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga setiap permasalahan yang rawan terjadi gesekan dapat dicegah atau diredam.
"Mari kita sama-sama edukasi masyarakat agar semuanya bisa dewasa menyambut pesta demokrasi dengan penuh kegembiraan dan tetap menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik," ujarnya.
Baca juga:
- Elite Gerindra Sambangi Kantor DPP Demokrat, Pertemuan Digelar Tertutup
- Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Dompu NTB yang Rugikan Negara Rp1,1 Miliar Dilimpahkan ke Penuntut Umum
- Kasus TPPO Kapal Asing di Garut, Polisi Bakal Korek Keterangan Saksi Ahli Kemenhub
- Diduga Terlibat Pelecehan Terhadap Stafnya, Kadis PPPA Maluku Minta Maaf Ajukan Surat Undur Diri
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memetakan potensi kerawanan di 514 kabupaten dan kota di Indonesia.
Bawaslu melakukan deteksi dini potensi pelanggaran pemilu dari penilaian empat dimensi yang terekam dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024.
Kalsel berada pada kategori tingkat kerawanan sedang dengan skor 53,35 untuk IKP dengan hal yang mempengaruhi kerawanan antara lain dimensi penyelenggaraan pemilu, konteks sosial politik, kontestasi serta partisipasi politik.