Distribusikan Surat Suara Pemilu 2024, Pos Indonesia Siapkan 10.000 Kendaraan Logistik
JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) klaster logistik menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendistribusikan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sejumlah persiapan telah dilakukan mulai dari armada yang akan digunakan hingga gudang-gudang.
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan perseroan telah menyiapkan setidaknya 10.000 unit kendaraan logistik untuk menyukseskan Pemilu 2024.
“Kami siapkan lebih dari 10.000 armada ini ada berbagai macam terutama yang darat. Mulai dari motor, blindvan, truk engkel hingga truk wingbox. Ini milik Pos Indonesia sendiri,” katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juli.
Tak hanya armada milik Pos Indonesia, kata Faizal, transportasi milik BUMN di klaster logistik lainnya juga akan dilibatkan untuk mengangkut logistik Pemilu 2024 dari berbagai jalur baik darat, laut, maupun udara.
Adapun BUMN yang tergabung dalam klaster logistik yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), DAMRI, PELNI, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Angkasa Pura I (AP I), PT Angkasa Pura II (AP II), Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD), dan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).
Selain armada milik BUMN, Faizal mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan swasta agar penyelenggaran pesta demokrasi lima tahunan sekali ini bisa berjalan dengan lancar.
Baca juga:
“Pasti membutuhkan peran pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan-perusahaan swasta, karena memang sangat ketat waktunya, dan sangat banyak resources yang diperlukan,” ujarnya.
Faisal mengatakan PT Pos Indonesia juga telah menyiapkan gudang logistik di 4.500 titik kecamatan. Meskipun jumlah tersebut masih kurang, pasalnya jumlah kecamatan di Indonesia mencapai 7.200.
Kata Faisal, gudang-gudan yang disiapkan ini juga nantinya akan digunakan sebagai lokasi pelipatan surat suara.
“Kecamatan yang belum ada kantor pos, ini kita yang perlu kerja sama kemungkinan ada BUMN yang punya atau kalau tidak ada pun kita bisa melakukan kerja sama dengan gudang-gudang milik swasta,” jelasnya.