Ramai Kritik Infrastruktur Lampung Buruk, Komisi II DPR Minta Kemendagri Cek Lagi Postur Anggaran Daerah

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), turun tangan menyikapi ramainya kasus TikToker bernama Bima Yudho Saputro yang mengkritik buruknya infrastruktur di Provinsi Lampung. 

Respons proaktif pemerintah pusat diperlukan agar Pemerintah Daerah (Pemda) lebih maksimal melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

“Belajar dari peristiwa ini, Kemendagri bisa proaktif melihat postur anggaran daerah agar alokasinya tepat dan optimal bagi rakyat,” ujar Mardani dalam keterangannya, Selasa, 18 April. 

Mardani mengingatkan, Kemendagri harus memberi perhatian atas kritik yang disampaikan warga terhadap pembangunan di daerah. Diketahui, Bima menyebut Lampung tidak maju-maju, salah satunya karena terkait persoalan jalan rusak yang dibiarkan Pemprov Lampung. 

“Jangan besar untuk elit, tapi kecil untuk masyarakat kecil,” tegas Legislator PKS dapil DKI Jakarta I itu.

Di sisi lain, Ketua DPP PKS ini juga menyoroti kabar adanya intimidasi terhadap orang tua Bima. Bahkan Bima dilaporkan ke polisi atas dugaan tuduhan ujaran kebencian, meski aparat akhirnya menyetop kasus tersebut.

Anggota Komisi II DPR yang membidangi urusan Pemda dan Otonomi Daerah tersebut memastikan akan mengawal kasus Bima yang menjadi sorotan banyak pihak dan mendapat dukungan dari masyarakat itu.

“Jika terbukti ada intimidasi dari pejabat tertentu, sebaiknya perlu ada teguran dari Kemendagri,” tegas Mardani.

Mardani menilai, Pemprov Lampung seharusnya menjadikan kritik dari warganya sebagai pemicu untuk bisa berbuat lebih baik lagi, bukan bersikap reaktif. Dia mengingatkan, pejabat sebagai abdi masyarakat harus terbuka atas segala masukan.

“Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari pilar demokrasi. Pemimpin yang baik tidak anti dan memusuhi kritik. Tangkap aspirasinya, bukan orangnya,” kata Mardani.