Pengamat UGM: Pemerintah Harus Waspada, Jangan sampai Pasar Kendaraan Listrik Dikuasai Produk Impor
JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi Unversitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan pemerintah perlu mewaspadai agar penciptaan pasar kendaraan listri tidak dikuasai produk-produk impor.
“Dalam penciptaan pasar kendaraan listrik, Pemerintah harus mewapadai jangan sampai pasar dalam negeri dikuasai oleh produk impor perusahaan asing, seperti yang terjadi pada industri otomotif konvensional,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima VOI, Minggu, 9 April.
Seperti diketahui, pemerintah sudah mengumumkan pemberian insentif kendaraan listrik roda empat dan bus yang berlaku sejak 1 April 2023 lalu.
Menurut Fahmy, pemberian insentif kendaraan listrik merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pembentukan ecosystem industry Nikel-Baterai-Mobil Listrik, utamanya dalam menciptakan pasar (market creation) di pasar dalam negeri.
Untuk itu, kata Fahmy, agar tidak dikuasai asing, insentif kendaraan listrik harus mensyaratkan produk dibuat oleh pabrik di Indonesia, serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 85 persen.
“Pemerintah harus mensyaaratkan juga transfer teknologi, khsusnya technological capability dalam waktu 5 tahun. Kalau persyaratan tersebut dipenuhi, pada saatnya kendaraan listrik dapat diproduksi sendiri oleh anak-bangsa,” jelasnya.
Meski demikian, kata Fahmy, pemberian insentif itu tidak akan serta merta membentuk pasar kendaraan listrik tanpa diimbangi tersedianya (availabity) infrastruktur Stasiun Pengisian Listrik.
“Infrastruktur harus merupakan bagian tidak terpisakah dari pembentukan ecosystem industry Kendaraan Listrik,” ujarnya.
Menurut dia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai satu-satunya penjual setrum harus mempunyai komitmen untuk mendukung kendaraan listrik di Indonesia. Komitmen PLN itu tampaknya tidak diragukan dalam membangun infrastruktur.
Data menunjukkan bahwa infrastruktur pengisian kendaraan listrik yang tersedia pada 2022 sudah mencapai 616 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), 1.056 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) dan 6.705 Sistem Pengisian Listrik Umum (SPLU).
Rencananya, pada 2023 akan terus dilakukan penambahan infrastruktur menjadi 750 unit SPKLU, 3.000 unit SPBKLU dan 15.000 unit SPLU.
Baca juga:
Selain infrastrutur, sambung Fahmy, PLN juga harus berkomitmen secara istiqomah untuk menjalankan program migrasi dari penggunaan batubara ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
“Diharapkan ke depan akan tercipta penggunaan energi ramah lingkungan dari hulu hingga hilir sehingga bukan mustahil bagi Indonesia mencapai zero carbon pada 2060,” ujarnya.