Minta Publik Tahan Diri Usai Indonesia Batal Tuan Rumah PD U-20, PDIP: Jangan Asumsi Berlebihan Dapat Sanksi
JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto minta semua pihak tak berasumsi Indonesia akan dapat sanksi dari FIFA setelah kejadian pencabutan status tuan rumah.
Semua pihak diminta tetap meyakini lobi yang dilakukan pemerintah bisa menghasilkan keputusan terbaik.
"Tidak perlu kita terlalu berlebihan berasumsi bahwa akan adanya sanksi dari FIFA," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 30 Maret.
Hasto menyebut sanksi berat agaknya jauh dari Indonesia. Keyakinan ini muncul karena federasi sepakbola internasional itu tetap bersedia membantu transformasi PSSI setelah tragedi di Stadion Kanjuruhan, Jawa Timur.
Lebih lanjut, PDIP paham pemain dan official Timnas Indonesia U-20 kecewa dengan kejadian ini. Namun, Hasto menilai kesempatan ini harusnya jadi momentum meningkatkan kualitas sepakbola Indonesia.
"Kami juga meyakini bahwa PSSI bisa melakukan terobosan dengan mengajak rembuk seluruh stakeholder sepakbola kita," tegasnya.
Tak sampai di sana, Hasto berharap anak muda belajar sejarah agar paham alasan penolakan kehadiran Timnas Sepakbola Israel U-20. Sebab, PDIP sejak awal bukan menolak Piala Dunia U-20 di Tanah Air.
"Yang ditolak keikutsertaan Israel. Bahkan peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan dipindah dari GBK dalam rangka mendukung pelaksanaan U-20," ungkap Hasto.
Dirinya juga memastikan sikap yang diambil ini bukan demi kepentingan elektoral mereka. Kata Hasto, PDIP kini sedang memperlihatkan konsistensinya.
"Ini merupakan sikap sesuai konstitusi, sejarah, kemanusiaaan, dan pergaulan antarbangsa," ujarnya.
Baca juga:
- Soal Indonesia Batal Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Pengamat Nilai Ganjar Cari Panggung di Momen yang Tak Tepat
- Buntut Indonesia Gagal Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Ganjar dan PDIP Ditinggal Pemilih hingga Hubungan dengan Jokowi Bakal Terganggu
- Tim SAR Kembali Menemukan 1 Korban Meninggal Akibat Terbakarnya Kapal Tanker MT Kristin di NTB
- Tingkatkan Produksi Nasional, KKP Kembangkan Budidaya Ikan Nila di Papua
"Partai bersikap terus menerus hadir di tengah masyarakat, konsisten bersikap dan selalu dalam bingkai Konstitusi RI. Contohnya, termasuk saat menolak perpanjangan masa periode presiden," pungkas Hasto.