Pemerintah Berlakukan PPKM Jawa-Bali, Bagimana Nasib Ekonomi Nasional?
JAKARTA - Keputusan pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di pulau Jawa dan Bali akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Namun, dampak yang ditimbulkan tidak hanya dari sisi negatif, tetapi juga ada positifnya.
Kebijakan baru ini mulai berlaku efektif pada tanggal 11-25 Januari 2021 atau selama dua minggu. Pembatasan itu dilakukan usai peningkatan jumlah kasus di Indonesia semakin tinggi dan adanya varian baru COVID-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, meski dilakukan pembatasan terhadap mobilisasi masyarakat di pulau Jawa dan Bali, namun pemerintah optimis ekonomi di tahun ini akan tetap tumbuh.
"Pertama untuk triwulan I baru 7 hari. Tentu kita melihat berjalannya keseimbangan antara kesehatan dan sosial ekonomi," katanya, dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 7 Januari.
Indikator yang mendorong pemerintah optimistis pergerakan ekonomi Tanah Air tetap bertumbuh meski ada PSBB di antaranya adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat di level 6.128. Pada perdagangan sesi pagi Rabu, 6 Januari IHSG sempat turun, namun kembali naik setelah pemerintah menjelaskan kebijakan PSBB baru tersebut.
Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar pada pukul 09.04 WIB juga menguat 16 poin atau 0,12 persen. Rupiah terhadap dolar AS berada di Rp13.880. Salah satu yang membuat rupiah menguat karena sentimen pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) yang akan membahas untuk mempertahankan suku bunga dan menggelontorkan stimulus.
Kata Airlangga, purchasing manager's index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Desember 2020 juga tercatat mengalami kenaikan di level 51,3 persen. Di sisi lain, harga di sejumlah komoditas juga mengalami perbaikan. "Dengan keyakinan-keyakinan ini kita cukup optimistis. Proyeksi sampai akhir tahun di kisaran 5 persen," ucapnya.
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini menegaskan, PPKM di sejumlah kabupaten/kota yang ada di Indonesia dilakukan sebagai langkah menengah dan pajang untuk perekonomian dalam negeri. Ia menjamin, kebijakan tersebut akan tetap memperhatikan kondisi sosial-ekonomi di masyarakat.
"Jadi bukan langkah harian. Pemerintah ini memperhatikan kebutuhan masyarkat. Tentu yang utama kesehatan. Kedua pemerintah hadir baik dalam sosial maupun ekonomi masyarkaat. kami masih optimis dan kami akan lihat kuartal 1 nanti," tuturnya.
Baca juga:
Ekonomi Akan Lebih Buruk jika PPKM Tidak Diberlakukan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perekonomian Indonesia akan lebih buruk jika kebijakan pembatasan baru atau PPKM di wilayah Jawa dan Bali tidak dilakukan. Ia menyadari, kebijakan pembatasan baru ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2021.
"Kalau itu tidak dilakukan dan getting worse juga perekonomian juga akan buruk, jadi pilihannya tidak terlalu banyak," kata Sri Mulyani, saat konferensi pers tentang realisasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 secara virtual, Rabu, 6 Januari.
Namun, Sri Mulyani mengaku belum bisa memperkirakan berapa besar penurunan kinerja ekonomi yang terjadi akibat kebijakan itu. Pasalnya, pihaknya masih harus melihat perkembangan pemberlakuan kebijakan tersebut.
Ekonomi Indonesia Bisa Pulih Tahun Ini
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Indonesia masih punya jalan untuk sukses di 2021. Artinya, ada peluang untuk ekonomi bisa pulih di tahun ini. Namun, tentunya setelah pemerintah berhasil menangani masalah COVID-19.
SBY berujar, peluang ke arah keberhasilan atau bisa kaitkan secara langsung dengan apa yang menjadi tantangan dan permasalahan yang saat ini dihadapi. Jika permasalahan utama bangsa ini dapat kita atasi di tahun 2021 ini, peluang baik itu menjadi kenyataan.
Untuk itu, kata dia, pemerintah mesti bisa mengidentifikasi mata rantai permasalahan utama bangsa ini. Setelah itu, fokus dan mengerahkan segala sumber daya yang miliki untuk mengatasinya. Tentu saja kebijakan pemerintah yang tepat serta perencanaan dan pelaksanaan yang efektif sangat diperlukan. Demikian juga manajemen dan kepemimpinan di semua tingkatan, di seluruh Tanah Air, juga sangat menentukan suksesnya pekerjaan besar ini.
"Menurut pendapat saya tantangan dan permasalahan bangsa yang utama yaitu pertama, pandemi COVID-19 yang harus segera diatasi. Kedua, krisis ekonomi yang harus diakhiri dan kemudian ekonomi dipulihkan kembali," tuturnya, dikutip dari akun Facebook resmi miliknya, Jumat, 8 Januari.
Penanganan COVID-19 menjadi penting dan sangat menentukan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Maka, keputusan pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM di pulau Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran COVID-19 mungkin dapat dianggap tepat.
Di samping itu, SBY juga mengingatkan bahwa masyarakat jangan sampai berpikir seolah semua keadaan akan pulih dengan sendirinya setelah adanya vaksin COVID-19.
"Semua itu tak datang dari langit. Jangan pula bersikap 'take for granted', seolah peluang baik itu akan datang dengan sendirinya. Misalnya, jangan lantaran vaksin sudah datang pasti pandemi akan segera hilang. Setelah itu ekonomi kita akan pulih kembali dan bahkan tumbuh meroket. Jangan bersikap dan berpikir begitu. Tuhan tidak suka," ucapnya.
IMF Proyeksikan Ekonomi Indonesia hanya Tumbuh 4,5 Persen Sepanjang 2021
International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh 4,8 persen. Angka ini dipangkas dari proyeksi sebelumnya yang mencapai 6,1 persen. Meski begiru, ekonomi masih berada di zona positif.
Mission Chief IMF untuk Indonesia Thomas Helbling mengatakan perekonomian Indonesia sebenarnya mulai pulih pada kuartal III 2020. Ekonomi nasional diramalkan semakin positif pada tahun ini.
"Indonesia merespons dengan paket kebijakan yang berani, komprehensif, dan terkoordinasi untuk mengatasi kesulitan sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19. Intervensi kebijakan yang tepat waktu juga membantu stabilitas keuangan makro," ungkap Helbling dalam keterangan resmi, dikutip Jumat, 8 Januari.
Helbling optimistis ekonomi Indonesia semakin baik pada tahun ini hingga 2022 mendatang. Jika tahun ini diproyeksi tumbuh 4,8 persen, IMF meramalkan ekonomi tahun depan tembus 6 persen.
"Dipimpin oleh langkah-langkah dukungan kebijakan yang kuat, termasuk rencana distribusi vaksin COVID-19, peningkatan ekonomi global, dan kondisi keuangan," tuturnya.