Gubernur Sumbar Mahyeldi: Bandara Minangkabau Tak Masuk Rencana Penghapusan Status Bandara Internasional
PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperjuangkan status Bandara Internasional Minangkabau (BIM) agar tidak turun menjadi bandara regional karena akan sangat merugikan daerah terutama sektor pariwisata.
"Kita telah telusuri ke Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) terkait status BIM. Berdasarkan beberapa indikator BIM masuk kategori bandara internasional yang dipertahankan," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi dilansir ANTARA, Senin, 20 Februari.
Mahyeldi mengatakan pihaknya menampung aspirasi dan keinginan masyarakat untuk mempertahankan status internasional BIM.
Namun karena itu bukan kewenangan provinsi, maka Mahyeldi mengutus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi untuk menindaklanjuti ke Kemenkomarves.
"Hasilnya, dari indikator yang ditetapkan, BIM tidak masuk dalam rencana penutupan bandara internasional," katanya.
Baca juga:
- Polri Sebut Dosen UII Tidak Hilang, Tapi Sengaja Menghilang dengan Ubah Rute
- Tim SAR Capai Lokasi Kecelakaan Helikopter Kapolda Jambi, Mulai Berupaya Evakuasi
- Brimob Kawal Ketat Proses Bupati Nonaktif Mamberamo Tengah Dibawa ke Jakarta
- Siap Berikan Bantuan Jangka Panjang untuk Pemulihan Turki, Menlu Blinken: Amerika Serikat Ada di Sini
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi membenarkan hal tersebut. Berdasarkan koordinasi dengan Kemenkomarves, BIM memenuhi indikator untuk tetap jadi bandara internasional.
"Bandara yang akan tetap menyandang status internasional adalah yang memenuhi indikator tertentu diantaranya bandara perbatasan, pintu masuk pariwisata dan pintu masuk kargo," katanya.
Dia menyebutkan BIM memenuhi dua indikator yaitu bandara yang melayani pintu masuk pariwisata dan bandara melayani pintu masuk perbatasan.
Sebelumnya, BIM dikhawatirkan akan turun menjadi bandara regional yang hanya melayani rute penerbangan dalam negeri. Padahal, BIM telah menjadi pintu masuk bagi wisatawan mancanegara terutama dari Malaysia.
Hal itu menyebabkan pelaku usaha pariwisata di Sumbar resah sehingga langsung disikapi oleh pemerintah daerah.