Gubernur Mahyeldi: Tanpa Status Bandara Internasional Minangkabau Tentu Akan Mengkerdilkan Pariwisata Sumbar

PADANG - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan keberadaan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) vital dalam menggerakkan ekonomi provinsi tersebut. Diharapkan BIM tidak termasuk bandara yang diwacanakan pemerintah pusat untuk turun status.

"Ini masih wacana yang muncul dari pusat dan kita berpendapat bahwa bandara internasional di Sumbar ini harus dikembangkan," kata Mahyeldi sebagaimana dikutip dari ANTARA.

Mahyeldi mengatakan banyak Diaspora Minangkabau yang berada di luar negeri baik itu Australia, maupun Amerika, Malaysia dan lainnya tentu keberadaan bandara internasional ini menjadikan jarak semakin dekat.

Selain itu bandara ini mampu menggerakkan roda perekonomian dari sektor pariwisata yang terus dioptimalkan pemerintah daerah sebagai cara meningkatkan pendapatan daerah.

"Tanpa bandara internasional tentu akan mengkerdilkan pariwisata Sumbar. Kita tengah menggeliatkan kunjungan destinasi wisata di Sumbar untuk meningkatkan perekonomian daerah menjadi lebih baik lagi," katanya.

Dia meminta pusat mengambil kebijakan dengan melibatkan daerah. Minimal meminta masukan kepada daerah sebelum mengambil keputusan yang penting dan berdampak pada ekonomi daerah.

Apalagi saat ini dana dari pusat yang turun dari pusat ke Sumbar terus menurun bahkan dana alokasi umum itu sudah sebesar dana alokasi khusus, sehingga banyak program yang tidak terjamah dengan anggaran yang ada. Hal ini membuat pemerintah daerah memutar otak untuk mendatangkan uang dari sektor pariwisata.

"Kita berupaya meningkatkan pendapatan dan konsentrasi terhadap pariwisata bahkan rencana ada penambahan bandara seperti Bandara Rokot di Mentawai dan ada satu lagi bandara yang akan dibangun investor di Sumbar," kata dia.

Sementara Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi menyatakan apabila Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menjadi salah satu bandara yang terkena pengurangan status Bandara Internasional akan menjadi kerugian besar bagi Sumbar.

"BIM ini menjadi gerbang bagi wisatawan Malaysia yang datang berkunjung ke Sumbar dan selain itu bandara ini menjadi bandara yang digunakan saudara kita dari Bengkulu dan Jambi saat musim Haji," kata dia.

Menurut dia, Sumbar sudah mendeklarasikan akan dikunjungi 8,2 juta wisatawan dengan program Visit Beautiful West Sumatera (VBWS) 2023 dan tentu ini akan sangat berdampak jika bandara ini mengalami penurunan status.

Kerugian yang dialami Sumbar terjadi di sektor perdagangan dan pariwisata dan tentu pihaknya akan mengajak Pemprov Sumbar untuk duduk bersama melakukan langkah-langkah strategis agar status bandara ini tetap menjadi bandara internasional.

"Kita akan coba diskusi untuk melakukan pendekatan dan lobi-lobi tentu dengan konsekuensi BIM harus memenuhi standar yang harus sesuai dengan bandara berstandar internasional," kata dia.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan memangkas jumlah bandara internasional dari 32 menjadi 14 atau 15 saja di Indonesia. Kebijakan yang merupakan kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan RI dan direstui Presiden Joko Widodo itu untuk meningkatkan pergerakan domestik dan meningkatkan mobilitas perjalanan wisata dalam negeri.