Kemnaker Bangun BLK di Morowali Sulteng Atasi Pengangguran
PALU - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membangun Balai Latihan Kerja (BLK) skala besar di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya untuk mengatasi pengangguran di daerah.
"Dalam waktu dekat penandatangan nota kesepahaman pembangunan balai latihan antara Kemenaker dan Pemerintah Kabupaten Morowali, karena di kabupaten itu banyak kebutuhan tenaga kerja khususnya pada industri-industri metalurgi baik logam maupun mineral," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Sulteng Arnol Firdaus Bandu di Palu dilansir ANTARA, Sabtu, 4 Februari.
Ia mengemukakan, pemanfaatan BLK sangat penting dalam mengasah keterampilan kerja masyarakat sesuai bidang masing-masing, oleh karena itu Morowali salah satu daerah di Sulteng melakukan upaya pematangan keterampilan melalui balai khusus.
BLK skala besar ini berstatus Unit Pelaksanaan Teknis Pusat (UPTP) di bawah kendali Kemenaker, dan skema pembangunannya menggunakan dana sharring APBN, APBD dan dana bantuan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Morowali.
"Begitu pun BLK Kota Palu sudah diserahkan kepada Pemerintah Pusat untuk pengelolaannya, sehingga saat ini sedang direnovasi kembali dan statusnya UPTP," ujar Arnol.
Menurutnya, pengangguran di provinsi ini relatif rendah. Tahun 2022 angka pengangguran Sulteng sekitar 59.100 orang dengan prestasi 3 persen atau urutan kelima terbaik secara nasional, ini tidak terlepas harinya industri-industri besar di sejumlah daerah di provinsi itu.
Baca juga:
Metode pelatihan di BLK, katanya, tidak hanya sekedar pemberian materi ruangan dan praktek lapangan. Masyarakat yang mengikuti pelatihan di balai khusus tersebut dilatih untuk siap kerja.
"Ini salah satu strategi pemerintah menekan kesenjangan ketenagakerjaan, dalam artian kehadiran BLK diharapkan dapat menciptakan individu yang siap kerja, karena sudah memiliki keterampilan mumpuni," tuturnya.
Berbagai alternatif dilakukan pihaknya dalam menekan pengangguran, di antaranya kolaborasi Nakertrans dan Dinas Pendidikan melakukan pelatihan vokasi terhadap lulusan-lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).
"Kami terus berupaya menekan angka pengangguran, selain membangun kolaborasi dengan berbagai pihak membuka lapangan kerja supaya tercipta keseimbangan," kata Arnol.