Kementerian PUPR Upayakan Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan IKN Nusantara
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengutamakan penggunaan produk dalam negeri atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Khusus untuk IKN ini ketentuan bagi kewajiban menggunakan TKDN sudah masuk di dalam proses pelelangan sehingga otomatis masuk ke dalam kontrak pembangunan," ujar Ketua Satuan Tugas (satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga di Balikpapan, Kalimantan Timur, dikutip dari Antara, Minggu 15 Januari.
Danis mengatakan para pelaku pembangunan proyek IKN wajib menggunakan produk dalam negeri di mana komponen-komponennya sudah bisa diproduksi di dalam negeri.
"Intinya di dalam kontrak itu ada pilihan material atau barang tersebut produksi dalam negeri, maka pilihannya adalah produk dalam negeri harus digunakan dan masuk ke dalam kontrak," katanya.
Dalam setiap pre-construction meeting proyek IKN, tim Satgas IKN selalu menekankan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mengutamakan produksi dalam negeri.
"Kewajiban kita di dalam hal-hal yang berhubungan dengan produksi dalam negeri atau TKDN intinya harus masuk dalam kontrak," kata Danis
Sebelumnya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan optimalisasi TKDN dalam pembangunan IKN Nusantara membuka lapangan kerja.
Baca juga:
- Saham GOTO Sudah Anjlok ke Level Rp100, Bos GoTo Gojek Tokopedia Pasrah: di Luar Kontrol dan Pengetahuan Perusahaan
- Resmi Luncurkan Papan Ekonomi Baru, Bursa Efek Harapkan Banyak Perusahaan Unicorn Masuk Pasar Modal
- Terkena Lockup Sentimen, Harga GOTO Jauh di Bawah Konsensus Analis
- Minta Investor Tak Panik Respons Penurunan Saham GOTO, Analis: Tetap Wait and See Sampai Ada Sinyal Positif
Koordinator V LPJK Kementerian PUPR Manlian Ronald A. Simanjuntak mengatakan TKDN ini betul-betul diperjuangkan supaya sepenuhnya, 70 persen sampai 80 persen ada di Indonesia.
Strateginya adalah yang pertama LPJK mendorong mulai dari tenaga kerja konstruksi, kemudian aplikator, material, badan usaha termasuk penyedia jasa memastikan sumber daya manusianya berasal dari Indonesia.
Sedangkan urusan material, bagaimana ketersediaan material lokal. Kalaupun ada material dari luar negeri maka diusahakan pabrikannya dihasilkan di Indonesia, termasuk peralatan, perakitan sampai dengan ketersediaan suku cadang dan sebagainya.