Gubernur Sumbar Mahyeldi: Staf Ahli Bukan Tempat Parkir Pejabat Bermasalah
PADANG - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan jabatan staf ahli bukan tempat untuk memarkir pejabat bermasalah karena mereka memiliki tugas strategis untuk membantu pimpinan.
"Itu anggapan yang salah. Staf ahli itu punya tugas strategis membantu gubernur dan wakil gubernur menyelesaikan berbagai persoalan daerah," katanya usai melantik empat orang pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sumbar dilansir ANTARA, Selasa, 3 Januari.
Tiga dari empat pejabat yang dilantik menempati posisi staf ahli, sedangkan satu orang rotasi jabatan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Kepala Dinas Perhubungan Sumbar.
Tiga orang yang dilantik menjadi staf ahli itu masing-masing Syafrizal yang semula menjabat Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumbar sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Jasman yang sebelumnya Kepala Dinas Kominfotik sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, dan Erinaldi yang semula Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan.
Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar Dedi Diantolani dirotasi menjadi Kepala Dinas Perhubungan Sumbar.
Mahyeldi memprediksi dinamika di Sumbar pada 2023 akan sangat tinggi karena itu gubernur dan wakil gubernur membutuhkan dukungan, masukan, dan pertimbangan dari staf ahli untuk mencari solusi segala persoalan daerah.
"Setiap minggu staf ahli harus mampu mendeteksi permasalahan yang ada di Sumatera Barat kemudian mereka harus mampu mencarikan solusi permasalahan tersebut untuk kemudian menjadi masukan saran kepada kepala daerah," katanya.
Baca juga:
Mahyeldi menyebut mutasi dan rotasi dalam pemerintahan untuk mengoptimalkan fungsi organisasi dan pengisian jabatan yang lowong serta pembinaan karir pegawai.
Adanya pergeseran dan rotasi jabatan membuka peluang pejabat eselon III di Pemprov Sumbar untuk bisa promosi menjadi eselon II. Namun syaratnya harus dapat memantaskan dan meningkatkan kapasitas dirinya untuk layak ditempatkan pada posisi eselon lebih tinggi.
Saat ini di Pemprov Sumbar terdapat enam posisi jabatan eselon II yang masih kosong, yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Diskominfotik, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Inspektorat dan Kepala Biro Kesra.