Pengamat Bantah Adanya Isu Kenaikan Tarif KRL untuk Si Kaya, Begini Penjelasannya

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio angkat bicara terkait isu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang berencana menaikkan tarif kereta rel listrik (KRL) bagi orang kaya.

Agus menyebut, dirinya telah melakukan rapat dengan Kemenhub terkait hal tersebut dan tidak ada pernyataan demikian.

"Kemarin, saya rapat dengan pak Menhub terkait beberapa hal. Nah, ketika saya tanya soal Kereta Commuter Indonesia (KCI), "Saya (Pak Menhub) enggak merasa bicara dan di rekamannya yang dikasih juga tidak ada". Jadi, enggak tahu dari siapa (isu) ada tiket si kaya dan si miskin itu," kata Agus saat dihubungi VOI, Jumat, 30 Desember.

Menurut Agus, penyataan Kemenhub itu bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Ia mengatakan, golongan masyarakat kurang mampu tersebut sebenarnya merujuk ke daftar yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos).

"Jadi, kemungkinan begini, waktu itu, kan, saya tanyakan, apa maksudnya begini pak? Jadi, KRL ini akan dinaikkan, oke, 'berapa tiketnya?' belum tahu, tetapi berdasarkan penelitian terakhir pertengahan tahun ini sekian," ujar Agus.

"Nah, untuk yang miskin atau kurang mampu, seperti mahasiswa, pelajar, manula, tentu dapat diskon atau mungkin tidak dinaikkan, artinya subsidinya tetap, seperti yang sekarang. Yang mampu, dia harus bayar lebih, karena subsidinya dikurangi supaya tidak terus meningkat," tambahnya.

Dikatakan Agus, apabila pemerintah terus memberikan subsidi kepada seluruh penumpang KRL, dikhawatirkan subsidi tersebut tidak tepat sasaran dan hanya membebani anggaran.

"Karena rumusan subsidi yang diberikan pemerintah itu per penumpang, itu berbahaya memang, kalau sedikit tidak apa-apa, 'kalau penumpangnya naik terus, bagaimana?' akan jebol anggaran," ucapnya.

Adapun terkait usulan kenaikan tarif KRL melalui pengurangan subsidi itu, Agus menjelaskan, karena PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebagai perusahaan yang mengelola KRL tengah membutuhkan dana untuk peremajaan kereta.

"KCI harus membeli kereta baru karena yang 10 atau 12 rangkaian tahun depan sudah harus dibuang, karena sudah selesai usianya dan keselamatannya menjadi tidak selamat, jadi harus beli," tutur dia.

Kendati demikian, terkait mekanisme dan penerapan kebijakan naiknya tarif KRL tersebut pada tahun depan, Agus memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kementerian Perhubungan.

"Saya seperti biasa, saya telepon Pak Menhub, saya ingin bicara, tetapi tidak ada putusan mengenai kenaikan tarif KRL akan naik atau tidak tahun depan, saya serahkan ke kementerian, tetapi saya memberikan saran-saran seperti tadi," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan tarif KRL tidak akan mengalami kenaikan pada 2023.

Meski begitu, ada perubahan sistem, yang mana Kemenhub akan memberlakukan subsidi tepat guna.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tarif KRL yang saat ini berlaku tidak akan naik pada tahun depan.

Namun, untuk masyatakat yang ekonominya tergolong mampu, harga tiket akan naik senilai harga layanan KRL tanpa subsidi.

"Insyaallah sampai tahun 2023 tidak naik. Tetapi nanti pakai kartu. Jadi, yang sudah berdasi bukan apa-apa, ya, (Berdasi kemampuan finansialnya tinggi) mesti bayar lain (tidak ada subsidi). Jadi, sampai 2023 kami rencakan tidak naik," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun Kemenhub, Capaian Kinerja 2022 dan Rencana Kerja Kemenhub 2023, Selasa, 27 Desember.

Adapun tarif KRL saat ini dibanderol Rp3.000 untuk 25 kilometer pertama. Sedangkan, untuk tarif lanjutan KRL 10 kilometer berikutnya tetap di angka Rp 1.000.