Pendapatan Melesat 148 Persen, APBN Regional Jakarta Surplus Rp889 Triliun
JAKARTA - Kinerja APBN di Provinsi DKI Jakarta disebutkan terus menunjukan penguatan pada sepanjang tahun ini.
Hal tersebut tampak dari realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp1.435,8 triliun.
Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta Didik Hariyanto mengatakan, angka itu mencapai 148,5 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Peningkatan tersebut ditopang kenaikan realisasi perpajakan sebesar 48,7 persen karena tren harga migas dan komoditas yang fluktuatif serta permintaan yang terus membaik dari domestik dan luar negeri,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 28 Desember.
Dari sisi pagu belanja terealisasi sebesar Rp563,9 triliun atau 78,8 persen dari pagu yang berdampak pada surplus regional sebesar Rp889,2 triliun setara 330,8 persen dari target.
“Realisasi mengalami penurunan sebesar 6,6 persen tetapi mengalami peningkatan pada belanja modal, belanja pegawai, dan belanja sosial dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” tutur dia.
Dari sisi inflasi, Didik menyebut wilayah ibu kota mencatatkan level 0,05 persen month to month (mtm), 3,64 persen secara year to date (ytd), dan sebesar 4,11 persen year on year (yoy).
“Pada triwulan III 2022, konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 5,71 persen yoy sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,94 persen yoy. Pemerintah melalui belanja APBN akan terus mendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat,” tegas dia.
Didik menambahkan, pemerintah juga tetap berkomitmen mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah DKI Jakarta melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).
Kata dia, sampai dengan bulan lalu realisasi KUR mencapai Rp10,7 triliun kepada 205.705 debitur, dan penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) yang mencapai Rp389,6 miliar kepada 92.238 debitur.
Baca juga:
Lebih lanjut, anak buah Sri Mulyani itu mengungkapkan, sektor perdagangan besar masih tumbuh positif melanjutkan momentum perbaikan ekonomi.
“Ini adalah efek dari fluktuasi harga komoditas yang berkontribusi terhadap sumbangan penerimaan dari PPN yang lebih tinggi dari penerimaan jenis pajak lainnya,” sambung dia.
Didik menyampaikan pula, APBN secara tegas ikut menangani kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan dan risiko bencana di DKI Jakarta.
“APBN di ibu kota sudah menggelontorkan Rp10,2 triliun untuk mengatasi sejumlah tantangan itu,” tutupnya.