Jokowi Perintahkan KSAL Laksamana Muhammad Ali Setop Kegiatan Ilegal di Laut
JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mendapat sejumlah tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dilantik hari ini. Salah satunya, menghentikan kegiatan ilegal di wilayah laut Indonesia.
"Bapak Presiden juga menekankan untuk mencegah atau kegiatan penyelendupan maupun kegiatan ilegal di laut atau lewat laut lainnya," kata Ali kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 28 Desember.
Selain itu, penegakan kedaulatan dan hukum di laut wilayah perbatasan juga harus menjadi perhatian Ali. "Tidak hanya di Laut Cina Selatan," tegasnya.
"Pokoknya di seluruh perbatasan laut harus ditingkatkan baik penegakan kedaulatan maupun penegakan hukum," sambung Ali.
Sementara untuk kekuatan alutsista, kata Ali, dirinya diminta mengutamakan industri perkapalan dari dalam negeri. Apalagi, saat ini hampir 70 persen kapal yang digunakan TNI AL adalah produksi dalam negeri.
"Kekuatan alutsista dari Bapak Presiden (diminta, red) utamakan atau kembangkan industri perkapalan dalam negeri. ... Terutama dalam pembangunan kekuatan berupa KRI (Kapal Perang RI)," jelasnya.
Baca juga:
- Alasan Jokowi Pilih Muhammad Ali Jadi KSAL: Beliau Memiliki Leadership yang Baik
- Jadi KSAL, Harta Kekayaan Laksamana Muhammad Ali Rp7,2 Miliar, Hanya Punya 1 Rumah di Bekasi
- Teka-teki KSAL Pengganti Yudo Margono Dijawab Presiden Jokowi 28 Desember
- Sah! Laksamana Madya Muhammad Ali Jadi KSAL Gantikan Laksamana Yudo Margono
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik Laksamana Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) menggantikan Laksamana Yudo Margono yang kini menjabat sebagai Panglima TNI. Dia dilantik di Istana Negara, Jakarta.
Dia dilantik menjadi KSAL berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 100 Tahun 2022. Setelah dilantik, dia mendapatkan kenaikan pangkat sebagai Laksamana melalui Keppres Nomor 101 TNI Tahun 2022.