Gubernur Kaltara Usulkan Kuota BBM Tahun Depan Ditambah
TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang menemui Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna menyampaikan usulan penambahan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tahun 2023.
“Kaltara sangat kurang kuota BBM, sehingga kami sampaikan agar nantinya bisa mendapatkan kuota lebih besar khususnya di tahun 2023,” kata Zainal dalam keterangan tertulis dikutip Kamis, 24 November.
Secara keseluruhan usulan Kaltara untuk JBT solar sebanyak 58.871,58 Kilo Liter (KL) dan JBKP sebanyak 213.750,59 KL.
Dia mengatakan beberapa faktor yang menjadi dasar usulan peningkatan kuota BBM, khususnya JBT solar tahun 2023, di antaranya variabel transportasi darat maupun laut yang yang menghubungkan setiap wilayah di Kaltara. Selain itu pertambahan jumlah penduduk serta kebutuhan di bidang pertanian dan perikanan.
“Jadi usulan kuota yang terus bertambah ini sesuaikan dengan pertambahan jumlah penduduk, jumlah transportasi, perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kaltara yang disesuaikan dengan karakteristik geografis wilayah,” kata Zainal.
Selama ini pendistribusian BBM, lanjutnya, masih ditemui kendala karena kurangnya jumlah armada transportasi BBM dengan spesifikasi tertentu, pendistribusian BBM di lembaga penyalur yang kurang tepat sasaran, pemberian kuota di bawah jumlah yang diusulkan, serta terhentinya operasi beberapa lembaga subpenyalur di Kaltara berdasarkan surat moratorium BPH Migas Nomor 1993/ Ka BPH/2021.
“Oleh sebab itu Pemrpov Kaltara menawarkan solusi yaitu dengan menambah jumlah transportasi darat dengan spesifikasi yang mumpuni dalam memenuhi kebutuhan kuota BBM mengingat saat ini Kaltara adalah wilayah perbatasan yang tentu saja geliat pembangunannya sedang tumbuh,” kata Zainal.
Ia juga meminta percepatan implementasi aplikasi MyPertamina, serta menambah titik lembaga penyalur BBM Satu Harga di daerah terpencil.
Sementara Abdul Salim, salah satu anggota komite BPH Migas mengatakan tahun 2022 untuk solar nasional mendapatkan tambahan 17,8 juta barel, akan tetapi tahun 2023 menurun menjadi 17 juta barel.
Ia menjelaskan dalam merancangkan kuota daerah, dalam hal ini Komite BPH Migas mendengarkan masukan serta saran dari gubernur dan badan usaha tentang proyeksi konsumsi Solar-Pertalite tahun depan.
“Tentu ini nanti kita akan lihat daerah mana saja, kegiatan atau sektor mana yang memang kita harus support, seperti sektor produktif, nelayan, dan UMKM. Sedangkan untuk sektor yang konsumtif seperti transportasi darat dan laut memang sangat ketat, kita gunakan dengan pendekatan,” jelasnya.
Selain itu, Abdul Salim menyebutkan realisasi anggaran tahun sebelumnya juga menjadi acuan.
“Misalnya tahun ini seratus persen, nah itu yang menjadi acuan kita untuk kuota tahun depan, dengan tetap mengacu pada kuota nasional yang di tentukan DPRD dan pemerintah," katanya.