Indonesia Dorong Pembentukan ASEAN Maritime Outlook, Menlu Retno: Kerja Sama Maritim harus Menyatukan
JAKARTA - Kepentingan peningkatan kerja sama maritim ASEAN dengan mitra, menjadi latar dari rekomendasi Indonesia untuk pembentukan ASEAN Maritime Outlook (AMO), kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Pertemuan Dewan Politik Keamanan ASEAN ke-25 di Phnom Penh, Kamboja, Kamis.
Menlu Retno mengatakan, ASEAN Maritime Outlook akan membuka kerja sama yang lebih luas dalam hubungan ASEAN dengan mitra.
"Kita mengetahui potensi besar kontribusi kerja sama maritim untuk kesejahteraan di Indo-Pasifik," jelas Menlu Retno dalam keterangan Kementerian Luar Negeri, Kamis 10 November.
Lebih jauh dikatakannya, isu maritim sering hanya didekati dari perspektif keamanan secara sempit. Sementara potensi kerja sama maritim, terutama di Indo-Pasifik sangatlah besar.
Dengan potensi besar inilah, maka ASEAN memasukkan kerja sama maritim sebagai salah satu prioritas ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
"Kerja sama maritim harus menjadi masa depan yang menyatukan kita dengan mitra, bukan malah memisahkan," paparnya.
Ditambahkan Menlu Retno, tahun depan, Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN. Isu kerja sama maritim akan menjadi salah satu prioritas dan akan mendorong kerja sama praktis dan konkret antara ASEAN dan negara mitra wicara.
Baca juga:
- Jenderal Tertinggi AS Sebut Korban Militer Rusia dalam Perang di Ukraina Tembus 100.000 Orang
- Bertemu di Wina, Kepala IAEA Sebut Iran Tidak Membawa Hal Baru dalam Pembicaraan Program Nuklir
- Tak Hadiri KTT G20 di Bali, Presiden Putin Diwakili Menlu Sergei Lavrov
- Rusia Tarik Pasukannya dari Kherson, Presiden Ukraina Zelensky: Musuh Tidak akan Memberi Hadiah Kepada Kita
Selain isu maritim, Menlu Retno dalam Pertemuan APSC juga menekankan pentingnya visi yang progresif mengenai hak asasi manusia.
Menlu mengajak ASEAN untuk pengarusutamaan HAM di ketiga pilar kerja sama ASEAN. Menlu mengusulkan kiranya Dialog HAM ASEAN penting untuk dilakukan secara reguler. Dialog terbuka dengan menyertakan semua pemangku kepentingan dan pentingnya ASEAN memperkuat mandat perlindungan badan HAM ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).