Kredit Terpusat di Pulau Jawa, Jokowi Minta TPAKD Tingkatkan Inklusi Keuangan di Daerah Pasif
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penyaluran kredit bank umum yang masih terpusat di Pulau Jawa. Karena itu, dirinya meminta seluruh tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) untuk meningkatkan inklusi keuangan di berbagai daerah.
"Tingkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang masih pasif terutama untuk rakyat kecil dan UMKM. Data yang saya terima per September 2020, 73,7 persen kredit bank umum ada di pulau Jawa," katanya, dalam acara Rakornas TPAKD 2020 secara virtual, Kamis, 10 Desember.
Selain itu, kata Jokowi, di kawasan Asia Tenggara, indeks inklusi keuangan Indonesia juga baru sebesar 76 persen atau lebih rendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya.
"Oleh karena itu program KUR, kredit ultra mikro, bank wakaf mikro dan lain-lain harus terus ditingkan penyerapannya, harus ditingkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kelas UMKM kita," jelasnya.
Baca juga:
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta TPAKD yang saat ini terdapat di 32 propinsi dan 165 kabupaten/kota, untuk turut menggencarkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM agar dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Peningkatan akses keuangan ini penting. Penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendorong keadilan sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan Taraf hidup rakyat banyak melalui inklusi keuangan," katanya.
Menurut Jokowi, peningkatan inklusi keuangan tidak dapat ditempuh dengan cara-cara yang biasa. Katanya, harus dengan kampanye literasi keuangan yang lebih agresif agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang akses keuangan, dan memperbanyak masyarakat yang aktif menabung di lembaga keuangan.
"Cara-cara baru dalam melakukan sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan melalui berbagai cara. Cara-cara yang inovatif termasuk seni dan budaya yang sesuai dengan karakter kekinian, yang sesuai dengan kelompok sasaran, serta melibatkan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan termasuk kerjasama dengan para tokoh yang berpengaruh," tuturnya.
TPAKD, kata Jokowi, juga harus lebih aktif mendorong pendirian berbagai kelompok usaha, seperti kelompok tani, dan koperasi. Upaya itu juga dapat dibarengi dengan menanamkan model kerja korporasi dalam koperasi.