Berharap Australia Profesional dan Panggil Duta Besar Usai Batalkan Pengakuan Yerusalem, PM Israel: Tergesa-gesa

JAKARTA - Perdana Menteri Yair Lapid mengecam pengumuman Australia pada Hari Selasa, terkait pembatalan pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, dengan Kementerian Luar Negeri kemudian memanggil Duta Besar Negeri Kanguru untuk melakukan klarifikasi hal tersebut.

"Mengingat cara pengambilan keputusan di Australia, sebagai tanggapan tergesa-gesa terhadap berita yang tidak benar di media, kami hanya bisa berharap pemerintah Australia menangani hal-hal lain dengan lebih serius dan profesional," kata PM Lapid dalam sebuah pernyataan, melansir Times of Israel 18 Oktober.

"Yerusalem adalah ibu kota abadi Israel bersatu dan tidak ada yang akan mengubah itu," tegas PM Lapid.

Kementerian Luar Negeri, yang juga dipimpin Lapid, mengatakan Israel "mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas keputusan tersebut, menyebutnya sebagai hasil dari pertimbangan politik yang picik."

Dalam acara fraksi untuk Partai Yesh Atid-nya pada Hari Selasa, PM Lapid mengatakan, sebagai aturan umum, Israel tidak mendefinisikan ibu kota negara lain, sehingga negara lain tidak boleh melakukannya untuk Israel.

Terpisah, Wali Kota Yerusalem Moshe Lion mengatakan dia menyesal mendengar keputusan Australia.

"Yerusalem yang bersatu telah dan akan terus menjadi ibu kota Israel selamanya. Pernyataan semacam ini tidak melanjutkan apa-apa dan tidak berkontribusi sama sekali," ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Namun, Otoritas Palestina memuji keputusan Australia.

"Kami menyambut baik keputusan Australia sehubungan dengan Yerusalem & seruannya untuk solusi dua negara sesuai dengan legitimasi internasional," jelas Menteri Urusan Sipil Otoritas Palestina, Hussein al-Sheikh, di Twitter.

Sheikh memuji "penegasan Australia bahwa masa depan kedaulatan atas Yerusalem bergantung pada solusi permanen berdasarkan legitimasi internasional."

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Australia membatalkan keputusan pemerintahan sebelumnya, mengenai pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, menilai keputusan sebelumnya menyebabkan perubahan posisi Negeri Kanguru.

Menegaskan dukungan Parta Buruh yang berkuasa untuk Israel dan Palestina tidak tergoyahkan, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyebut posisi negara itu kembali seperti sebelumnya.

"Australia akan selalu menjadi teman setia Israel. Kami termasuk di antara negara-negara pertama yang secara resmi mengakui Israel di bawah Perdana Menteri Buruh Ben Chifley. Pemerintah ini tidak akan goyah dalam mendukung Israel dan komunitas Yahudi di Australia," jelas Menlu Wong.

"Kami sama-sama pendukung tak tergoyahkan rakyat Palestina, memberikan dukungan kemanusiaan setiap tahun sejak 1951 dan mengadvokasi untuk melanjutkan negosiasi perdamaian," sambungnya.

Pemerintahan Australia sebelumnya yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Koalisi Scott Morrison, mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel pada 2018, menyusul pengumuman yang dibuat oleh mantan Presiden AS Donald Trump.

Menlu Wong mengatakan kepada wartawan, keputusan PM Morrison "menempatkan Australia keluar dari langkah mayoritas komunitas internasional", dan disambut dengan keprihatinan oleh negara tetangga mayoritas Muslim, Indonesia, seperti mengutip Reuters.

"Saya menyesalkan keputusan Mr. Morrison untuk bermain politik mengakibatkan pergeseran posisi Australia, dan penderitaan akibat perubahan ini telah menyebabkan banyak orang di komunitas Australia yang sangat peduli dengan masalah ini," jelas Menlu Wong.

Untuk diketahui, Yerusalem adalah rumah bagi situs-situs yang sangat suci bagi orang Yahudi, Muslim, dan Kristen. Masalah ini begitu pelik sehingga negosiasi antara Israel dan Palestina telah meninggalkan pertanyaan tentang Yerusalem ke tahap akhir dari kesepakatan damai apa pun.