Kaltim Mau Lestarikan Kawasan Hutan Adat
JAKARTA - Pemprov Kalimantan Timur siap mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan adat sebagai salah satu strategi dalam penataan ruang di wilayah tersebut.
Penjabat Sekretaris Daerah Kaltim, Riza Indra Riadi menjelaskan, prioritas pelestarian kawasan hutan adat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.
"Selain kawasan hutan adat, juga terdapat perhutanan sosial berbentuk hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan kemitraan serta hutan hak yang telah diatur dalam indikasi arahan zonasi,” kata Riza Indra Riadi di Samarinda, Selasa 20 September.
Riza yang hadir mewakili Gubernur Kaltim menyampaikan jawaban terhadap penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim atas Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim tahun 2022-2042, di Gedung D DPRD Kaltim.
Ia menjelaskan dengan adanya Perda RTRW Provinsi Kaltim tahun 2022-2042, kawasan hutan adat melalui masyarakat hukum adat, mampu memberikan peran penting serta kontribusi besar di bidang pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah serta mendorong ke arah daerah yang lebih maju.
Selain itu, lanjut Riza, Pemprov Kaltim juga berkomitmen untuk mempercepat transformasi perekonomian dari berbasis sumber daya tak terbarukan ke sumber daya terbarukan, dan mengalokasikan pendanaan untuk pelaksanaan rencana pembangunan rendah karbon melalui kebijakan-kebijakan yang selama ini dikeluarkan.
Baca juga:
- PBHI Wanti-wanti Sidang Kasus HAM Paniai Papua Harus Ungkap Unsur Komando
- Viral, Napi Lapas Salemba Dapat Jatah Makan Hanya Nasi Tanpa Lauk
- Fans Sudah Bayar Rp256 Juta untuk Nonton Turnamen Terakhir Federer, Sang Petenis Justru Terancam Absen
- Diresmikan Jokowi, Tol Cibitung-Cilincing Bisa Urai Kemacetan Menuju Pelabuhan Tanjung Priok
“Pemprov berkomitmen untuk meneruskan program-program prioritas lima tahun dalam RTRW di antaranya program rehabilitasi dan reklamasi lahan dan hutan, serta konservasi tanah dan air dan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan gambut," kata dia seperti dilansir dari Antara.
Selain itu, lanjut Riza, dilaksanakan program pengelolaan hutan berkelanjutan, program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.