Terdakwa Korupsi Dana Desa di Seram Bagian Timur Maluku Divonis 4 Tahun Penjara
AMBON - Penjabat Kepala Desa Administratif Rukun Jaya, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, Muhammad Rasmi Sulla divonis 4 tahun penjara. Kasus korupsi dana deesa tahun 2019 ini merugikan negara Rp721,17 juta.
"Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jenny Tulak dilansir ANTARA, Rabu, 14 September.
Selain itu, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp721,17 juta subsider dua tahun penjara.
Adapun hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, serta memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga.
Putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Rido Sampe yang menuntut terdakwa dengan hukuman selama lima tahun dan enam bulan penjara.
Baca juga:
- KPK Tetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe Tersangka Korupsi
- KSAD Meradang Buntut Pernyataan Effendi Simbolon, Komisi I DPR Minta Panglima TNI Turun Tangan
- Sambut KTT G20, Bandara Ngurah Rai Bali Siapkan 903 Personel Keamanan
- Tips dari Wapres Ma'ruf Amin Tingkatkan Kualitas Dakwah: Jangan Sampai Omongan Kita Seperti Tak Berbekas
Dalam persidangan itu terungkap, Desa/Negeri Administratif Rukun Jaya pada tahun 2019 mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp980 juta untuk membangun sejumlah fasilitas, seperti pembuatan sumur dan bak penampung air bersih. Namun, pengerjaan proyek itu tidak rampung karena tidak ada saluran pipa ke rumah-rumah warga.
Ada sejumlah kegiatan lain, seperti pengadaan lampu jalan tenaga surga sebanyak 10 unit, pemasangan instalasi listrik pada 10 unit rumah warga dan pengadaan gerobak bakso untuk program pemberdayaan warga juga tidak berjalan.
Terdakwa Muhammad Rasmi Sulla adalah seorang aparatur sipil negara pada Dinas PUPR Kabupaten Seram Bagian Timur sejak Oktober 2018 hingga April 2020.
"Dia menggunakan ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa) tahun 2019 yang tidak didukung bukti-bukti pertanggungjawaban, tidak ada realisasi kegiatan/pengadaan barang, atau ada barang yang terealisasi, namun nilainya tidak sesuai realisasi harga," kata JPU.