Ekonomi Digital Makin Kuat Memasuki Masa Endemi, Ekonom: Perlu Pendampingan terhadap UMKM
JAKARTA - Pandemi COVID-19 turut mempercepat era digitalisasi di Tanah Air. Sehingga, perusahaan di berbagai bidang, termasuk bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus beradaptasi lebih dengan teknologi.
Diprediksi ekonomi digital akan terus melanjutkan kesuksesannya, meski pandemi perlahan berubah jadi endemi, dan masyarakat kembali beraktivitas di luar ruangan.
Kepala Center of Digital Economy and SMEs Indef, Eisha M Rachbini menilai ekonomi digital terus memiliki prospek ke depannya. Menurut dia, pandemi COVID-19
sudah merubah tatanan ekonomi hingga alokasi sumber daya.
"Dengan populasi kita yang besar, ada pangsa pasar. Kemudian ke depan generasi muda dan angkatan kerja produktif juga terus meningkat. Mereka-mereka ini anak-anak gen Z Alpha dan seterusnya memiliki kemampuan yang luar biasa dan kreatif, dan teknologi kian meningkat," katanya, di Jakarta, Kamis, 8 September.
Eisha mengatakan dalam laporan Digital Economy SEA, digital ekonomi Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN dengan potensi nilai sebesar 146 miliar dolar AS di tahun 2025.
UMKM juga menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia karena mampu berkontribusi terhadap PDB mencapai 61 persen dan menyerap tenaga kerja hingga mencapai 97 persen.
Namun, lanjut Eisha, di tengah gegap gempita digitalisasi, masih banyak UMKM yang tidak bisa menggunakan teknologi. Untuk itu diperlukan sinergi pemerintah maupun swasta melakukan literasi digital.
"Saya rasa meningkatkan literasi digital masyarakat indonesia terus diupayakan baik dari pihak pemerintah, maupun swasta. misalnya pemerintah, pemangku kebijakannya Kominfo, punya literasi digital.id. pihak swasta pun spt e-commerce jg memiliki program-program yg ditujukan kepada counterpart-nya," jelas Eisha.
Menurut Eisha, digitalisasi ini adalah suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga, agar tidak terjadi ketimpangan yang besar, stakeholder perlu mengikutsertakan pelaku UMKM yang saat ini dalam kondisi literasi digitalnya rendah, karena keterbatasan.
Misalnya, seperti infrastruktur digital tidak memadai, kemampuan dan skill terhadap teknologi rendah, maupun akses terhadap teknologi digital rendah karena tidak ada modal.
Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengungkapkan perkembangan digitalisasi UKKM banyak didorong oleh demand dan supply di luar kebijakan pemerintah, walaupun pemerintah juga turut serta.
Berdasarkan hasil survei CORE, sebanyak 70 persen pelaku UMKM mengalami kenaikan pendapatan rata-rata 30 persen dengan tergabung dalam ekosistem digital.
"Artinya itu selama pandemi, memang kalau dilihat dari penjualan dibandingkan dengan belum pandemi tetap turun, tapi setidaknya dengan masuk dalam platform e-commerce dan e-payment, dia bisa terbantu tidak turun tajam , tidak sampai bangkrut. Manfaatnya di situ," ungkap Faisal.
Faisal menilai, pemerintah patut mengoptimalkan pendampingan menyeluruh untuk bisa mengakselerasi digitalisasi UMKM. Hal itu perlu dilakukan untuk mendorong akselerasi adopsi teknologi digital agar UMKM tetap produktif dan dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen.
"Jadi ini harus utuh. Karena hanya dengan pendampingan yang terintegrasi dan utuh dari hulu sampai hilir, awal hingga akhir, ini yang bisa membuat pelaku usaha kecil dan mikro bisa betul-betul cepat berkembang dan bisa memanfaatkan platform digital untuk kemajuan usaha mereka," katanya.
Menurut Faisal, tanpa adanya bimbingan utuh, pelaku usaha kecil-mikro memang bisa terbantu dengan bergabung dengan sistem pembayaran digital, tetapi tidak terlalu maksimal. Belum lagi pada mereka yang masih gagap digital. Pemerintah juga patut untuk telaten dalam pendampingan UKKM.
Baca juga:
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan menjawab tantangan dan kebutuhan kedepan, indonesia perlu talenta muda yang melek teknologi.
"Ke depan talenta di bidang digital ini akan semakin dibutuhkan, sehingga saya berharap anak-anak muda sekarang bersemangat untuk menguasai berbagai bidang dalam dunia digital," tutur Menko Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah juga telah memberikan berbagai dukungan untuk UMKM di tahun 2022 seperti Subsidi Bunga KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, PPh Final tarif 0 persen UMKM, dan perpanjangan restrukturisasi kredit.