Hacker Kembali Berulah, Kali Ini Sasarannya Kumpulan Sekolah di Los Angeles

JAKARTA – Los Angeles Unified School District, kumpulan sekolah umum terbesar kedua di Amerika Serikat, menyatakan bahwa sekolah mereka menjadi sasaran serangan ransomware dari hacker tak dikenal selama Hari Buruh di akhir pekan, yang menyebabkan gangguan signifikan. Namun serangan itu tidak menyebabkan sekolah itu ditutup.

"Los Angeles Unified mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dalam sistem Teknologi Informasinya selama akhir pekan, yang setelah peninjauan awal, dapat dikonfirmasi sebagai serangan cyber eksternal terhadap aset Teknologi Informasi kami," kata distrik itu dalam sebuah pernyataan pada Selasa, seperti dikutip Reuters. Mereka menambahkan bahwa pihaknya telah melaporkan serangan itu kepada pihak penegak hukum.

Sekolah tersebut tetap buka pada Selasa, 6 September tetapi pernyataan itu mengatakan "operasi bisnis mungkin terpaksa tertunda atau diubah."

Mereka menambahkan bahwa serangan itu kemungkinan bersifat kriminal. Mereka juga telah menerapkan protokol respons untuk mengurangi gangguan di seluruh Distrik, termasuk akses ke email, sistem komputer, dan aplikasi.

Pernyataan itu tidak merinci informasi apa, jika ada, yang sudah dilanggar. Menurut pihak sekolah informasi kesehatan dan penggajian karyawan serta mekanisme keselamatan dan darurat di sekolah tidak terpengaruh oleh serangan itu.

Gedung Putih mengatakan telah berbicara dengan pihak keamanan distrik tentang serangan itu. Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas serangan siber tersebut .

Secara terpisah, lembaga pemerintah AS mengeluarkan peringatan publik pada Selasa yang mengatakan geng ransomware yang dikenal sebagai Vice Society, yang sudah muncul tahun lalu, secara tidak proporsional telah melakukan serangan ransomware yang menargetkan sektor pendidikan.

Badan-badan tersebut mengantisipasi serangan dapat meningkat saat tahun ajaran 2022-23 dimulai dan kelompok ransomware melihat peluang untuk serangan yang berhasil, kata penasihat itu.

Seorang pejabat Departemen Kehakiman mengatakan tahun lalu AS meningkatkan penyelidikan serangan ransomware ke prioritas yang sama seperti terorisme.

Perangkat lunak tebusan bekerja dengan mengenkripsi data korban. Biasanya peretas akan menawarkan kunci kepada korban dengan imbalan pembayaran cryptocurrency yang dapat mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar.

Sementara pemerintah Jepang juga sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan kelompok yang mendukung pemerintah Rusia dalam serangan cyber denial-of-service di situs web pemerintah pada Kamis, 1 September menurut lembaga penyiaran publik NHK.

Menurut NHK serangan itu untuk sementara memblokir akses ke situs web, termasuk portal administrasi e-Gov Badan Digital.