Pelabuhan Patimban Tak Boleh jadi Ancaman untuk Tanjung Priok
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua kepemimpinannya semakin gencar membangun infrastruktur. Salah satunya yang sedang dikerjakan adalah proyek Pelabuhan Patimban di Pantura Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Pelabuhan ini digadang-gadang akan menjadi pusat lalu-lintas ekspor dan impor otomotif, khususnya mobil, di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ditargetkan akan mulai beroperasi pada Desember 2020.
Namun, pembangunan Pelabuhan Patimban dinilai sebagai ancaman bagi kelangsungan bisnis di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pasalnya, kedua pelabuhan tersebut sama-sama terletak di sisi utara Jawa dan saling berdekatan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, keberadaan Pelabuhan Patimban bertujuan untuk menekan biaya logistik nasional. Selain itu, juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi ekspor produk Indonesia ke luar negeri khususnya otomotif.
"Pelabuhan Patimban ini kita akan gunakan untuk BBM, untuk penggunaan maksimalisasi truk, memperkuat ketahanan ekonomi, dan paling penting adalah bagaimana kita juga menyediakan backup outlet dari pelabuhan," tuturnya.
Lebih lanjut, Budi berujar, beban angkutan di DKI Jakarta sudah begitu berat, dan dengan adanya Patimban berarti pergerakan angkutan berat itu sebagian pindah ke daerah Patimban dan membuat ibu kota bertambah baik dan tidak macet.
"Ini juga kita pastikan bahwa Patimban menjamin keselamatan pelayaran dan eksplorasi migas. Pelabuhan Patimban juga dapat diharapkan sebagai pengungkit utama daripada pemulihan ekonomi nasional," ucapnya, dalam diskusi virtual, Jumat, 20 November.
Di samping itu, Budi berharap pelaku usaha dapat mengeksplorasi Patimban sehingga makin membuka lapangan kerja bagi masyarakat seluruh Indonesia khususnya masyarakat Subang.
"Saya berharap (semua pihak) merawat dan menjaga infrastruktur yang sudah dibangun serta mengembangkan pelabuhan ini semakin mendorong perekonomian bangsa," jelasnya.
Senada, Ketua Asosiasi logistik dan forwader Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, dengan adanya Patimban dan akses tol menuju pelabuhan dapat menghemat waktu tempuh hingga biaya logistik. Karena itu, ia meminta agar jalan tol menuju Pelabuhan Patimban dapat segera diselesaikan.
"Jalan sekarang saja melalui jalan normal itu hanya membutuhkan waktu 2 jam 90 menit belum ada jalan tol. Bayangkan kalau sudah ada jalan tol itu dari Batang hanya diperlukan waktu 1 jam 30 menit menuju Patimban," katanya.
Yukki berujar, akses tol ke Patimban merupakan hal yang penting. Karena Pelabuhan Patimban tidak hanya melayani Jawa Barat tetapi juga Jawa Tengah. Apalagi, akses ke Patimban akan lebih cepat dan dekat dibanding harus ke Tanjung Priok.
"Artinya dengan jarak 60 meter yang biasa kita tempuh ke Jakarta 5-6 jam. Kalau kita sekarang ke Patimban kita harapkan hanya 1 jam 30 menit. Saya tidak bayangkan efesiensi yang kita dapatkan, bukan saja dari logistik tetapi tentunya juga dari penggunaan bahan bakar minyak (BBM) solar di sini," ucapnya.
Optimalisasi Pelabuhan Patimban
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, Pelabuhan Patimban memiliki nilai penting bagi pengembangan industri otomotif nasional. Hal ini karena Pelabuhan Patimban menjadi hub besar dalam produksi kendaraan bermotor nasional maupun ekspor ke pasar global.
"Kami mengajak pelaku industri otomotif dan kendaraan motor maupun produsen komponen sparepart dan sampai industri bahan baku untuk menjadikan Patimban sebagai mitra strategis untuk kegiatan ekspor impor sehingga bisa jadi pusat perdagangan internasional," tuturnya.
Lebih lanjut, Achmad mengatakan, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Saat ini, kata dia, setidaknya ada sekitar 19 perusahaan industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang ada di Indonesia. Total nilai investasi mencapai sebesar Rp93 triliun dengan kapasitas 2,3 juta unit per tahun.
"Menyerap 38 ribu tenaga kerja langsung dan lebih 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri otomotif," jelasnya.
Achmad mengatakan, produk kendaraan bermotor dalam negeri telah mampu tembus ke 80 negara dunia. Dari periode Januari sampai September ekspor kendaran CBU sebanyak 155 ribu unit atau senilai Rp28 triliun dan CKD 34,7 ribu set atau seniali Rp1 triliun. Sedangkan, komponen 40 juta pcs atau senilai Rp15,2 triliun.
Pemerintah Harus Melakukan Pembagian Tugas antara Patimban dan Tanjung Priok. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan, Pelabuhan Patimban dengan Pelabuhan Tanjung Priok tak boleh saling bersaing. Kedua pelabuhan di sisi utara Pulau Jawa ini harus dapat bersinergi.
Baca juga:
Aviliani mengaku khawatir akan terjadi tumpang tindih kewenangan yang berujung pada persaingan tidak sehat dalam pengelolaan dua pelabuhan itu nantinya. Karena itu, pemerintah harus melakukan pembagian tugas yang jelas. Apalagi, kata dia pemerintah terutama Kementerian BUMN terus menggaungkan holding dan pembagian tugas yang jelas antar lembaga pemerintahan.
"Adanya pelabuhan internasional ini kita berharap ada subsitusi impor, tetapi ekspor kita naik. Itu juga salah satu hal yang bisa menjadi keunggulan dari pelabuhan ini. Pelabuhan Patimban harus related dengan Tanjung Priok, supaya tidak ada persaingan," katanya, dalam diskusi virtual, Jumat, 20 November.
Selama ini, kata Aviliani, daya saing logistik selalu menjadi kendala. Hal ini karena kontribusinya masih cukup besar terhadap harga pokok. Adapun, aktivitas ekspor dan impor masih melalui Singapura atau Malaysia, setelah dikemas baru ekspor ke negara lain. Menurut dia, dengan mengurangi pemakaian jalur transportasi laut negara jiran, nantinya margin keuntungan perusahaan bisa semakin besar.
"Kita mengalami neraca pembayaran paling besar, salah satunya adalah pembayaran kapal-kapal asing yang membawa barang. Dengan pelabuhan ini kapal-kapal kita yang bisa didorong dan akan berdampak pada capital outflow khususnya pada logistik," tuturnya.