Ini Alasan Utama DPR Enggan Tambah Subsidi BBM
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Anggaran (Banggar) mengonfirmasi bahwa opsi penambahan subsidi di paruh kedua 2022 hampir dipastikan tidak akan terjadi.
Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan persetujuan tambahan subsidi sebesar Rp349 triliun pada Mei lalu merupakan ketetapan final dan tidak akan diubah lagi.
Alhasil, dana bantuan pemerintah yang disalurkan ke berbagai barang kebutuhan strategis melambung dari sebelumnya sekitar Rp100 triliun menjadi Rp502 triliun.
"Apakah akan ada tambah anggaran? Saya katakan tidak ada penambahan karena kalau terus seperti ini tidak ada pijakan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus.
Menurut Said, DPR justru mendorong pemerintah untuk menggunakan opsi penyesuaian harga jual guna memastikan kondisi kesehatan APBN tetap terjaga.
"Kami pikir yang terbaik adalah secara bertahap dilakukan peningkatan harga agar bisa sesuai dengan subsidi BBM," tuturnya.
Terlebih, sambung dia, skema pengawasan subsidi energi yang sempat dirancang beberapa tahun lalu tidak berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Misalnya subsidi LPG 3 Kg hanya 22 persen yang tepat sasaran. Sejak 2019 malahan pengawasan subsidi lewat fingerprint atau retina mata tidak pernah jalan," tegas dia.
Baca juga:
Belum terima pengajuan pemerintah
Terpisah, Ketua DPR Puan Maharani mengaku pihaknya belum menerima dokumen resmi pemerintah terkait wacana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
"Sampai saat ini belum ada usulan dari pemerintah," kata dia.