APBD Jakarta Menciut Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Anak Buah Anies Putar Otak Cari Tambahan Pendapatan Daerah
JAKARTA - Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Reza Pahlevi memaparkan sejumlah cara yang akan dilakukan Pemprov demi meningkatkan pendapatan daerah saat Ibu Kota resmi pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur.
Menurut Reza, Jakarta membutuhkan sumber pendapatan baru. Sebab, setelah tak lagi mengemban status Ibu Kota RI, berkurangnya pemasukan daerah tak dapat dielakkan lantaran sejumlah warga Jakarta, termasuk ASN pemerintah pusat turut pindah dari Jakarta ke Nusantara.
Sehingga, pembayaran pajak perseorangan maupun pelaku usaha menjadi menurun. Belum lagi, dana perimbangan dan dana bagi hasil yang disalurkan pemerintah pusat juga akan mengalami penurunan.
Sejauh ini, Pemprov DKI memiliki sejumlah perencanaan peningkatan pendapatan. Salah satunya adalah perubahan mekanisme pemanfaatan kabel fiber optik bawah tanah (ducting) dari sistem sewa atau retribusi menjadi bagi hasil.
Selama ini, sistem retribusi kabel fiber optik kepada perusahaan jaringan telekomunikasi dianggap Reza tidak menguntungkan pemerintah.
"Salah satu objek denyut (pemasukan daerah) yang paling utama adalah ducting. Bagaimana fiber optic itu bisa kita ambil. Sudah tak ada lagi main retribusi hari ini. Retribusi itu tidak menguntungkan. Perusahaan (membayar) retribusi, kemudian disewa-sewakan kembali, itu salah," kata Reza kepada wartawan, Senin, 15 Agustus.
Sementara, jika menerapkan sistem bagi hasil, Pemprov DKI akan memberi konsensi kepada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan ducting di tiap jalan dengan tempo waktu tertentu.
Baca juga:
- Nominal APBD Jakarta Bakal Menciut Setelah Ibu Kota Pindah, DPRD DKI: Pemda Harus Siap, Jangan Sampai Kebingungan
- Optimis PAD naik, DPRD dan Pemkab Klungkung Sepakati KUA-PPAS APBD 2023
- Jabatan Anies Baswedan Tinggal 2 Bulan Sebagai Gubernur DKI, Gerindra Sebut Interpelasi Formula E Sudah Tak Mungkin
- Setelah Citayam Fashion Week Mulai Redup, Wakil Walkot Imam Budi Malah Baru Mau Bangun Depok Open Space
Sekaligus, perusahaan tersebut bisa mengelola jalan-jalan yang ada di Jakarta, baik yang selama ini dimiliki Pemprov DKI, maupun 57 jalan nasional yang telah dihibahkan pemerintah pusat kepada Pemprov DKI.
"Pembangunan ducting itu saya HPL-kan, saya tenderkan ke swasta dan beri konsensi 20 tahun. Jadi, kita akan dapat (pemasukan) namanya kontribusi tetap dan kontribusi bagi hasil," jelas Reza.
"Dengan catatan, merea wajib melakukan pemerliharaan trotoar. Jadi, kita dapat keindahan kota (dengan sistem ducting), pemeliharaan trotoar dipegang oleh swasta, kemudian kita dapat uang," lanjutnya.