5.500 Produk Obat Dibekukan dari Katalog Kemenkes, Ada yang Akali Pindah ke Daftar BRIN
JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) membekukan 5.500 lebih produk obat-obatan dalam negeri dari katalog elektronik pemerintah.
Ribuan obat itu dibekukan lantaran menyalahi ketentuan substitusi bahan baku impor.
"Sekarang lebih dari 5.500 produk telah dibekukan, karena sudah ada subtitusi impornya," kata Kepala LKPP Azwar Anas, dalam agenda peluncuran kit diagnostik molekuler BioColoMelt-Dx di RS Darmais Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa 19 Juli.
Menurut Azwar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk menekan ketergantungan impor bahan baku obat yang kini mencapai 90 persen lebih.
Saat ini, pemerintah telah memfasilitasi substitusi bahan baku obat impor melalui penyediaan komponen pengganti dari berbagai sumber di dalam negeri.
"Yang diminta presiden agar ditekan terus, kalau bisa 40 persen harus beli dari industri dalam negeri," tuturnya.
Azwar mengatakan, LKPP bertugas untuk mendorong produk dalam negeri dibeli oleh APBN ataupun APBD melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait.
Baca juga:
- Kapolri Copot Irjen Ferdy Sambo, Keluarga Brigadir J: Tak Mau Berpolemik Tapi Minta Kapolres Jaksel dan Karo Paminal Juga Dinonaktifkan
- Alasan Isolasi Mandiri, Saksi Kasus Mardani Maming Mangkir Panggilan KPK
- Autopsi Brigadir J Sudah Rampung, Polri Bakal Paparkan Hasilnya Bareng Komnas HAM
- Pendeta dan Ustaz Jadi Korban Penembakan KKB, Komisi VIII DPR: Pemerintah dan TNI-Polri Harus Lindungi Pendakwah di Daerah Konflik
Salah satu bentuk sanksi atas pelanggaran substitusi bahan baku impor, katanya, maka diterapkan pembekuan tawaran produk di katalog elektronik LKPP.
Sejak ketentuan itu berlaku, lanjut Azwar, sebanyak 90 lebih dari total 5.500 produk obat yang melanggar, masih menyiasati sanksi pembekuan produk dengan berpindah ke laman katalog elektronik di lembaga pemerintah yang lain.
"Setelah dibekukan di katalog elektronik Kemenkes, ada yang pindah ke katalog kementerian lain, seperti ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan lainnya," katanya.
Untuk mengantisipasi kecurangan itu, kata Azwar, LKPP bersama Kemenkes menggelar koordinasi tingkat tinggi antarkementerian, sehingga perubahan kode-kode dari produk tersebut dapat dideteksi.
"Tetapi kami akan ambil kesimpulan, jika mereka masih muncul di tempat lain, maka kami akan cabut nomor induk berusaha (NIB), sehingga mereka tidak bisa pindah-pindah," tandasnya.