Pemerintah Sebut 298.474 Ekor Ternak Terkena PMK, Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau: Data Riil Jauh Lebih Besar
JAKARTA - Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) mempertanyakan data penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) milik pemerintah. Sebab, menurut PPSKI, data tersebut tidak sesuai dengan data riil di lapangan.
Ketua Umum PPSKI Nanang meyakini data penyebaran wabah PMK yang di-update setiap hari melalui website resmi siagapmk.id tidak ada seperlima dari data riil di lapangan. "Data (penyebaran PMK) yang muncul di data resmi pemerintah yang dirilis setiap hari, saya nyakin itu tidak ada seperlima dengan data riil di lapangan," katanya dalam diskusi virtual, Kamis 30 Juni.
Nanang mengatakan data yang di-update pemerintah memang data yang bersal dari petugas resmi. Namun, menurut Nanang, sebenarnya banyak juga dokter hewan mandiri, maupun mantri yang menangani kasus ini.
Karena itu, Nanang mengaku sangat sulit mendapatkan data resmi mengenai penyebaran wabah PMK dan jumlah hewan ternak yang sudah terjangkit wabah tersebut.
"Hewan yang ditangani oleh dokter hewan mandiri, mantri yang mandiri maupun yang diobati peternak sendiri itu luar biasa banyak. Jadi saya berkeyakinan bahwa data yang di rilis pemerintah itu ketinggalan atau data riilnya jauh melampaui. Kalau didata resmi disebutkan baru 200 ribuan ekor, saya yakin sudah di atas 1 juta ekor," ujarnya.
Baca juga:
- Wabah PMK Bikin Panic Selling, Peternak Diskon Harga Besar-besaran: Sapi yang Dipotong Paksa dari Rp25 Juta Bisa Dijual Rp8 Juta
- Akademisi UI: Iduladha Bukan Hanya Sekadar Ibadah, Tetapi juga Punya Dampak Ekonomi yang Luar Biasa
- Pemerintah Tetapkan Protokol 5M untuk Atasi Wabah Penyakit Kuku dan Mulut pada Hewan Ternak
Mengutip siagapmk.id, sampai dengan 30 Juni 2022, pukul 17.09 WIB tercatat bahwa penyakit PMK ini telah menyebar ke 19 Provinsi dan 223 kabupaten/ kota, dengan jumlah kasus yang sakit sebanyak 298.474 ekor, sembuh 98.834 ekor, pemotongan bersyarat 2.063 ekor, kematian 1.774 ekor, dan yang sudah divaksinasi sebanyak 172.192 ekor.
Karena itu, Nanang meminta pemerintah aktif mengumpulkan data, tidak hanya dari petugas resmi. Tetapi juga dari setiap pendamping sehingga data yang dikemukakan bisa lebih riil.
"Saya juga sudah sampaikan rapat dengan Kementan, saya usulkan agar Kementan punya data pendamping. Sehingga ketika mengambil keputusan dalam mengambil tindakan tidak terlambat," jelasnya.