Setelah Larang Ekspor Nikel, Jokowi Berencana Akan Larang Ekspor Bauksit
JAKARTA - Pemerintah Indonesia kian mantap dalam mendirikan hilirisasi industri di Indonesia. Setelah melarang ekspor nikel, Presiden Joko Widodo berencana akan melarang ekspor bauksit.
"Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia kita harapkan menjadi produsen pertama produk-produk barang yg berbasis nikel. Keinginan kita sejak lama kenapa stop (ekspor) nikel adalah ke situ dan nanti akan dilanjutkan dengan stop ekspor bahan mentah bauksit," ujar Jokowi dalam sambutannya pada implementasi tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi, di Batang Jawa Tengah, Rabu, 8 Juni.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan melarang ekspor bauksit dan timah pada tahun ini sebagai upaya untuk bisa membangun hilirisasi mineral.
Dalam Road to G20: Investment Forum "Mendorong Percepatan Investasi Berkelanjutan dan Inklusif" Rabu 18 Mei, Bahlil mengatakan larangan tersebut merupakan interpretasi arahan Presiden Jokowi untuk membangun hilirisasi dan membangun industri berbasis energi baru terbarukan dan ramah lingkungan.
Baca juga:
"Kami dari Kementerian Investasi menterjemahkan dengan transformasi ekonomi lewat hilirisasi dengan pendekatan pengelolaan sumber daya alam. Nikel, kita setop. Bauksit sebentar lagi kita akan setop. Di 2022 bauksit akan kita setop dan di 2022 akhir kita juga akan setop ekspor timah," katanya.
Menurut Bahlil, dihentikannya ekspor mineral akan mendorong terjadinya hilirisasi yang memberikan nilai tambah maksimal bagi dalam negeri.
Ia menyebutkan larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah sudah terbukti justru meningkatkan ekspor produk turunan nikel yaitu stainless steel.
"Apa yg terjadi, di tahun 2022, ekspor kita untuk hasil nikel hanya 2 miliar dolar AS. Dan di 2022, ekspor hilirisasi dari stainless steel, itu sudah mencapai 20 miliar dolar AS," katanya.