Berbelit-belit hingga Kinerja Kurang Amanah, Hal Memberatkan yang Bikin M Taufik Dipecat Gerindra
JAKARTA - Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman, menjelaskan detail kesalahan yang menjadi pemberat hukuman bagi M Taufik hingga dipecat dari kader.
Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu dinilai terlalu berbelit-belit dalam memberikan penjelasan saat diperiksa majelis kehormatan partai (MKP) terkait kabar yang belakangan ramai diperbincangkan.
Diketahui, M Taufik dikabarkan akan pindah ke Partai NasDem untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.
"Hukuman terhadap saudara M Taufik menjadi berat karena majelis menilai yang bersangkutan berbelit-belit dan tidak jujur dalam memberikan keterangan saat diperiksa di majelis kehormatan," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Selasa, 7 Juni.
Selain itu, lanjut jubir Partai Gerindra itu, M Taufik juga dinilai tidak menjaga amanah dengan baik saat menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta.
"Hal lain yang turut memberatkan adalah kinerja M Taufik yang kurang memegang amanah saat menjabat Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta," ungkap Habiburokhman.
Alhasil, kata dia, Prabowo-Sandi kalah suara pada perhelatan Pilpres 2019 lalu. Ditambah lagi, tidak ada kantor tetap untuk DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.
"Indikasi yang kuat adalah kekalahan Prabowo-Sandi di DKI Jakarta, dan belum adanya gedung Sekretariat DPD Gerindra seperti halnya provinsi-provinsi strategis lain," sambung Habiburokhman.
Baca juga:
Sama seperti yang diumumkan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Wihadi Wiyanto, Habiburokhman juga menyebut catatan kesalahan lain M Taufik. Di mana dia terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur.
Paling fatal, sambung Habiburokhman, M Taufik malah mendukung kader partai lain untuk maju pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
"M Taufik juga kerap disebut dalam perkara tindak pidana korupsi di lingkungan DKI. Serta persoalan ketidakloyalan terhadap partai termasuk persoalan mendukung bakal calon gubernur lain yang bukan kader partai," kata Habiburokhman.