Menghadap Presiden di Istana, Menteri Suharso Sampaikan Rencana Pembangunan 2023: Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 5,9 Persen
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa hari ini menyampaikan Rencana Pembangunan 2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam penuturannya, Suharso menyebut jika Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
“Produktivitas terus didorong sehingga meningkatkan output agar ekonomi kita mampu berkelanjutan,” ujarnya melalui saluran daring Kamis, 28 April.
Menurut Suharso, RKP 2023 menetapkan sejumlah target dan sasaran indikator pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen.
Lalu, rasio gini dipatok 0,375-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, serta nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 106-107.
“Sementara untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 2023, konsumsi masyarakat akan didorong tumbuh 5,2 persen sampai dengan 5,4 persen,” katanya.
Baca juga:
Lebih lanjut dia juga menjelaskan pula soal investasi yang terus didorong untuk tumbuh tinggi pada 2023, seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas, pelaksanaan industrialisasi, dan peningkatan investasi pada industri ramah lingkungan.
“Pertumbuhan ini akan berasal dari peningkatan permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi global dan peningkatan produktivitas dalam negeri,” tegasnya.
Sebagai informasi, ditetapkan 14 proyek utama yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan, yakni kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu umkm, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
Kemudian, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua.
Selanjutnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.