Waspada Harga Pangan Naik Jelang Puasa, Kapolri: Bisa Jadi Ancama Kalau Tak Diatasi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo wanti-wanti semua satuan kerja wilayah (Satkerwil) Polri untuk mewaspadai kenaikan harga pangan jelang bulan puasa Ramadan.

Kata dia, kenaikan harga yang tidak terkendali akan membahayakan bila tidak segera diatasi. Bisa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat (kamtibmas).

"Kita akan memasuki bulan Ramadan di mana harga-harga komoditas dan bahan pokok akan naik. Ini menjadi ancaman apabila tak bisa diatasi," kata Sigit, Selasa 22 Maret dalam keterangan tertulisnya.

Arahan ini disampaikan oleh Sigit saat membuka rapat kerja teknis (rakernis) gabungan beberapa satuan kerja di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta.

Sigit menyampaikan, Polri yang kuat menjaga stabilitas kamtibmas menjadi salah satu kunci utama agar seluruh kebijakan nasional dan harapan masyarakat terhadap Polri bisa diwujudkan.

"Ini menjadi bagian yang harus dipahami semua jajaran Polri, dan saling bersinergi menjaga kekuatan kesehatan yang ada sehingga warna dan persepsinya menjadi satu," ujarnya.

Mantan Kabareskrim Polri itu pun mengingatkan jajarannya untuk tidak pernah lepas dan mengikuti perkembangan lingkungan strategis serta dampak situasi global yang menimbulkan ketidakpastian.

Ia mencontohkan pandemi COVID-19 berdampak ke seluruh negara di dunia dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Kemudian invasi Rusia ke Ukraina juga menimbulkan dampak bagi Indonesia.

Fenomena ini, kata Sigit harus dikelola dengan sebaik mungkin. Sebab, jika tidak akan menimbulkan gangguan kamtibmas.

Dalam kesempatan itu juga, mantan Kadiv Propam Polri ini menuturkan bagaimana perkembangan teknologi saat ini. Di mana semua informasi yang ada di dalam maupun luar negeri akan berdampak bagi situasi keamanan negara.

Menurut dia, hal ini menurutnya harus diikuti perkembangannya agar mengetahui langkah yang dilakukan jika terjadi sesuatu.

Tak hanya itu, ia pun meminta jajarannya untuk mengetahui kerja makro dan mikro di lapangan. Kerja makro adalah hal besar dilaksanakan negara dan mikro hal-hal menjadi tugas pokok Polri.

Indonesia, lanjut Sigit saat ini sedang berusaha terus menjaga pertumbuhan ekonomi berada di atas lima persen. Pemerintah telah memberikan kelonggaran terhadap defisit negara dengan mengendalikan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen.

Ia juga menyampaikan, refocusing membuat APBN menjadi kurang maksimal. Beban APBN menjadi berat, sehingga pemerintah melakukan langkah dengan membesarkan sektor investasi di angka 85 persen.

"Saat ini sedang dikawal dan bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan tentunya ini bagian upaya Polri yang 85 persen bisa dilaksanakan maksimal," papar Sigit.

Lebih lanjut, Sigit pun mengatakan saat ini Indonesia tengah membangun pondasi menjadi negara maju. Salah satunya dengan mengubah kebijakan dari negara konsumen menjadi produsen. Merubah kebijakan yang tadinya melepas ekspor material mentah, saat ini disetop dalam rangka membuka hilirisasi di dalam negeri.

Hal itu dilakukan agar Indonesia mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan bisa melompat serta tak tergantung dengan negara lain.

"Transformasi yang ada di satu sisi suatu lompatan jika kita bisa melakukan, namun di sisi lain ini berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Menjaga pondasi ini bisa kita bangun dengan sinergitas." jelas Sigit.

Terkait dengan transformasi digital, ia pun mengingatkan akan menjadi tantangan sendiri bagi Polri. Di satu sisi menjadi hal yang memudahkan, khususnya dalam hal memprediksi sebagaimana keinginan menjadikan pemolisian prediktif dengan mengelola data yang ada dan mendapatkan rekomendasi dalam mengambil keputusan. Namun di sisi lain ada tantangan.

Di akhir arahannya, Sigit berharap jajarannya untuk tidak menjadikan Polri Presisi hanya sebagai program kerja. Namun, juga bisa menjadi lompatan perubahan untuk kembali ke esensi sejarah kepolisian yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sigit berharap, Polri yang presisi disamping menjalankan tugas dan kebijakan pemerintah, tapi juga menjadi lompatan perubahan untuk kembali ke esensi sejarah kepolisian yang tentunya ini betul-betul dirasakan masyarakat.

"Polri yang mampu menjadi garda terdepan menjaga negara, Polri yang bisa diandalkan, profesional, dekat dan dicintai masyarakatnya," tutup Sigit.