Jokowi Bermalam di IKN, Politikus Golkar: Bukan Kemah Biasa
JAKARTA - Kegiatan kemah Presiden RI Joko Widodo di areal Ibu Kota Nusantara di sorot DPR RI. Dewan menilai kegiatan tersebut bukan kemah biasa.
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian menilai, kemah itu menjadi simbol dari upaya Jokowi dan Otorita IKN untuk mengambil kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy).
Hetifah berharap, dengan merasakan langsung kondisi geografis, alam dan lingkungan, juga kehidupan masyarakat setempat, keputusan-keputusan yang akan diambil nanti lebih mencerminkan kebutuhan dan tantangan realita yang ada.
"Jangan sampai para petinggi IKN hanya bermimpi membangun kota baru yang futuristik tanpa memperhatikan kondisi riil yang ada dengan seksama," ujar Hetifah kepada wartawan, Minggu, 13 Maret.
Beberapa hari lalu, Legislator Dapil Kalimantan Timur mengungkapkan telah meninjau lokasi secara langsung dan berdialog dengan masyarakat Sepaku. Dia mengakui medan yang ada memang sangat menantang.
"Fasilitas publik dan pelayanan dasar sosial maupun infrastruktur usaha dan ekonomi yang tersedia di sekitar lokasi masih sangat minim. Dengan demikian, membangun di areal IKN adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah dan perlu dukungan serta kolaborasi banyak pihak," ungkapnya.
Baca juga:
Meski begitu, politikus Golkar itu meyakini dialog dua arah Jokowi dengan tokoh-tokoh adat akan meningkatkan level of acceptance atau penerimaan masyarakat Kalimantan terhadap pemindahan IKN ke wilayah Sepaku di Kalimantan Timur.
Ada tiga resep yang menurut Hetifah harus dilakukan oleh Otorita IKN pada tahap awal tugasnya. Pertama, menyusun segera struktur organisasi Otorita IKN yang ramping namun inklusif. Diantaranya dengan melengkapi organisasi dengan figur-figur yang kompeten dan bebas dari kepentingan yang sempit.
"Beri kesempatan pada tokoh lokal, organisasi profesi, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan dan juga media untuk ikut berkontribusi," katanya.
Kedua, secara paralel melakukan proses pemberdayaan masyarakat lokal dan menerapkan participatory planning yang lebih serius dan bermakna dengan melibatkan organisasi civil society dan kelompok-kelompok komunitas.
"Ketiga, buka ruang-ruang penyaluran aspirasi dan pengaduan bagi mereka yang merasa dirugikan dalam proses pemindahan Ibu Kota dan buat mekanisme complaint handlingnya sehingga setiap pengaduan bisa ditindaklanjuti secara sunggunh-sungguh," jelas Hetifah.
Hetifah menilai, jika ketiga langkah itu dilakukan tugas duo pimpinan IKN Bambang-Dhony akan lebih dimudahkan.
"Jadi ini memang bukan kemah biasa untuk rekreasi," pungkas Hetifah.