Respons Polri Setelah Dapat Perintah dari Jokowi Soal Bijak di WhatsApp Group
JAKARTA - Polri bakal patuh dan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo tentang bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama dalam perbincangan di WhatsApp Group (WAG). Bahkan, nantinya bakal dilakukan pengawasan secara berkala kepada seluruh anggota Korps Bhayangkara perihal tersebut.
"Ya (pengawasan, red) berkala dan tentunya insidentil apabila mendapat informasi dari masyarakat," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada VOI, Rabu, 2 Maret.
Nantinya, Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang bakal melakukan pengawasan. Sehingga, jika nantinya ditemukan pelanggaran akan langsung dilakukan penindakan.
"Pengawasan oleh Itwasum dan Propam, akan ditingkatkan lagi dan apabila ada anggota yang terbukti melanggar akan ditindak sesuai prosedur yang berlaku," kata Dedi.
Namun, belum dirinci bentuk atau pola pengawasan yang dilakukan terkait kedisiplinan penggunaan WAG tersebut.
Sejauh ini, Dedi hanya menekankan Polri akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo perihal tersebut. Bahkan, arahan itu disebut sebagai pedoman seluruh anggota Polri dalam bertugas.
"Arahan Bapak Presiden menjadi pedoman dalam implementasi di lapangan. Seluruh anggota Polri siap melaksanakan perintah Presiden," kata Dedi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kalangan TNI-Polri untuk bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Terutama dalam perbincangan di WhatsApp Group (WAG).
Baca juga:
"Harus mulai didisiplinkan, di WhatsApp Group. Saya lihat di WA group, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati," kata Jokowi kepada jajaran TNI-Polri dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 1 Maret.
Dia lantas mencontohkan, salah satu yang diperbincangkan soal ibu kota negara (IKN). Dia menyinggung, terdapat perbincangan penolakan IKN di group TNI-Polri.
"Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju, IKN apa? Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, disiplin TNI-Polri terkait keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara tidak lagi diperdebatkan. Dia mengaku, membaca WA group TNI-Polri yang menyinggung IKN tersebut.
"Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA group dibaca gampang," kata Jokowi.