MA Terus Lakukan Langkah untuk Kurangi Hambatan Hukum Demi Percepatan Pembangunan Ekonomi, Kata Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Mahkamah Agung dapat melakukan berbagai upaya strategis guna mengurangi hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi di Tanah Air.

Ada berbagai langkah yang bisa dilakukan, kata Jokowi. Salah satunya dengan mempercepat penanganan perkara perdata lewat gugatan sederhana hingga melakukan reformasi pelaksanaan putusan.

"Kami berharap Mahkamah Agung terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi," kata Jokowi dalam sambutannya di Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021 yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 22 Februari.

"Antara lain melalui percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan, serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan," imbuhnya.

Jokowi mengatakan berbagai langkah yang harus dilakukan MA itu sejalan dengan transformasi yang dijalankan pemerintah di bidang hukum saat ini.

Dalam upaya ini, sambungnya, pemerintah sudah melakukan reformasi strukural, deregulasi, hingga debirokratisasi. Sehingga, MA diharap bisa turut serta dalam melakukan transformasi.

"Transformasi juga kita lakukan di bidang hukum melalui reformasi struktural, deregulasi dan Debirokratisasi dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa, serta memberantas tindak pidana korupsi," jelas eks Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Selain itu Jokowi ingin dukungan penuh diberikan oleh lembaga ini. Sebab, upaya percepatan transformasi demi pembangunan ekonomi tak bisa dilakukan.

Dia bilang, butuh peran serta aktif lembaga lain, mulai dari legislatif hingga yudikatif guna memastikan upaya yang dilakukan dapat berjalan.

"Pemerintah butuh dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa, pemerintah butuh dukungan penuh dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan Tinggi pengadilan negeri di seluruh tanah air Indonesia," ujar Jokowi.

"Peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia dengan menghasilkan Landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset publik lainnya," pungkasnya.