PBNU: Akses Permodalan kepada Nelayan Masih Terbatas
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan perhatian terhadap upaya membuka akses permodalan dan pasar bagi nelayan perikanan tangkap.
Ketua PBNU Umarsyah mengatakan PBNU tengah menyiapkan formulasi yang tepat dan efektif untuk dijadikan model binaan kampung nelayan.
Model itu akan diterapkan PBNU dalam upaya program pendampingan terhadap komunitas masyarakat nelayan di sejumlah daerah untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya, khususnya terkait permodalan dan pasar.
Sebagai pilot proyek, PBNU melakukan kunjungan untuk pencanangan kampung nelayan calon binaan NU di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (5/2) mendatang. Pencanangan itu bagian dari rangkaian Harlah ke-96 NU yang diselenggarakan di Labuan Bajo, NTT.
"Problematika utama nelayan perikanan tangkap umumnya mengalami kesulitan modal, baik itu modal kerja berupa sembako dan solar, maupun modal investasi berupa kapal, perlengkapannya dan akses pasar. Ini yang harus bisa diatasi tim kita dalam mengimplementasikan MoU PBNU dan KKP," katanya dalam keterangannya diterima di Jakarta Kamis 3 Februari.
Menurut Umarsyah dengan keterbatasan permodalan itu membuat aktivitas nelayan miskin sarana dan prasarana pendukung, seperti perlengkapan peti pendingin, garam dan es. Termasuk, lanjut dia miskin sarana dan prasarana jalan menuju akses pasar yang mengakibatkan para nelayan harus terburu-buru menjual hasil tangkapan mereka.
"Ini yang seringkali dimanfaatkan oleh tengkulak, yang tentu saja akan merugikan para nelayan, karena merek mau tidak mau harus menjual hasil tangkapannya dengan berapapun harganya," ujar Umarsyah.
Oleh karena itu, PBNU menjalin kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam bentuk MoU untuk program binaan kampung nelayan atau pendampingan ini.
Program itu satunya bertujuan untuk membukakan akses agar nelayan bisa mendapatkan pemanfaatan dari sisi permodalan dan juga akses pasar.
"Sekarang ini umumnya yang terjadi bahwa produksi untuk melaut sangat tinggi. Sementara mereka ada keterbatasan dan lemah dalam akses terhadap sumber-sumber pembiayaan usaha yang murah, juga kemiskinan dari sisi sarana dan prasarana," kata dia.
Oleh karena itu, menurut Umarsyah lewat MoU PBNU-KKP mengupayakan adanya peningkatan kemampuan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dan bagaimana memperoleh akses serta perlindungan bagi nelayan.
"Program konkretnya bisa berupa strategi peningkatan kepedulian dan kerja sama stakeholder dalam membantu pemberdayaan masyarakat nelayan, serta strategi kerjasama kelompok yang berbasis pada bidang usaha sejenis," pungkasnya.