Langganan Banjir Rob Tiap Tahun, Indramayu Ajukan Pembangunan Breakwater ke Pemerintah Pusat
INDRAMAYU - Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengajukan pembangunan pemecah gelombang atau breakwater kepada pemerintah pusat untuk menangani bencana rob atau banjir air laut pasang yang terjadi setiap tahun.
"Kami sudah mengajukan pembangunan pemecah gelombang pada 2017, namun belum direalisasikan. Untuk itu saya akan mengulangi permohonan kepada pemerintah pusat," kata Bupati Indramayu Nina Agustina di Indramayu, Antara, Jumat, 10 Desember.
Menurutnya, pembangunan pemecah gelombang memang sangat dibutuhkan, mengingat jarak antara pantai dengan permukiman warga sudah semakin dekat, karena telah terjadi abrasi.
Nina mengatakan rob yang terjadi khususnya di Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, sudah berlangsung lebih dari 15 tahun yang lalu, untuk itu perlu segera dibangun pemecah gelombang.
"Banjirnya sudah terjadi lama kurang lebih 15 tahunan, karena ini berhadapan langsung dengan lautan," ujarnya.
Baca juga:
- Banjir dan Tanah Longsor di Majalengka, 3 Akses Jalan Tertutup
- Viral Geng Motor Black Baron Lakukan Penganiayaan 2 Warga, 11 Anggotanya Ditangkap Polisi
- Pemerintah Pusat Bolehkan Daerah Mulai Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun Mulai 24 Desember Jika Penuhi Syarat Ini
- Buntut Dugaan Penipuan Sertifikat Tanah, Perangkat Desa di Banyuwangi Dilaporkan Warga ke Polisi
Nina mengatakan saat ini upaya pemerintah desa dan kecamatan sudah melakukan antisipasi sementara dengan menggunakan karung secara bergotong royong untuk mengantisipasi masuknya air laut ke permukaan rumah warga.
"Saat ini sudah melakukan penanganan sementara dengan karung dan masyarakat juga meninggikan rumahnya masing-masing," katanya.
Nina menuturkan sudah menawarkan kepada masyarakat setempat untuk pindah tempat tinggalnya menuju lokasi yang lebih aman dan tidak terkena banjir rob. Namun, masyarakat tetap kukuh ingin bertahan di tempat tinggalnya masing-masing meskipun sering dilanda rob.
"Kita coba tawarkan untuk relokasi, tetapi ternyata masyarakat masih betah dan tidak mau," ujarnya.