Berkunjung ke Perbatasan Negara di Entikong Mengurai Berbagai Masalah

JAKARTA - Tim Tenaga Profesional Kantor Staf Presiden (KSP) secara langsung mendatangi ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kalimantan Barat, untuk mendengarkan langsung aspirasi dari para pekerja migran dan seluruh elemen petugas perbatasan.

Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan menegaskan, negara akan selalu hadir untuk mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat, tidak terkecuali masyarakat di kawasan perbatasan.

"Kawasan perbatasan mendapat atensi serius dari pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh karenanya, kami pastikan kehadiran KSP di Entikong adalah untuk mengurai permasalahan yang ada di kawasan perbatasan," kata Irfan dalam siaran pers KSP di Jakarta, Jumat 12 November.

Dia mengatakan bahwa temuan yang didapatkan dari verifikasi lapangan di PLBN Entikong akan dilaporkan dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait.

"Bapak Presiden sudah membangun fasilitas penunjang di sekitar PLBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Sekarang kita akan pastikan bahwa kesejahteraan dan keamanan di kawasan perbatasan ini benar-benar terpenuhi," ujar Irfan dilansir dari Antara.

PLBN Entikong sendiri merupakan pos lintas batas darat pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 1989. Presiden Joko Widodo menginstruksikan revitalisasi pos ini secara langsung dan mengunjungi PLBN Entikong sebanyak tiga kali di tahun 2015, 2016 dan 2019 lalu.

Kepala negara juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kesejahteraan tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi dimulai dari pinggiran termasuk dari kawasan. Oleh karenanya, pemerintah menegaskan bahwa proses pembangunan kawasan perbatasan tidak akan berhenti dilakukan.

Adapun Koordinator Pos Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Entikong Angga Atmajaya melaporkan banyaknya pekerja migran Indonesia di Malaysia yang keluar masuk dari Malaysia melalui hutan, lantaran adanya kebijakan lockdown di Malaysia.

"Itu menjadi PR kita karena jalur hutan sangat luas dan kemampuan satgas pamtas sangat terbatas," ujar Angga.

Dia menyampaikan di situasi pandemi, status kesehatan orang-orang yang melintasi batas negara secara ilegal cenderung tidak terdeteksi. Sehingga, meningkatkan potensi penyebaran COVID-19 di kawasan perbatasan. Di sisi lain, fasilitas kesehatan di Entikong masih sangat terbatas.

"Jangankan untuk penanganan COVID-19, fasilitas persalinan terutama bagi para pekerja migran yang melintas saja masih perlu mendapat perhatian pemerintah," jelas Angga.

Sebagaimana, Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Sri Ismail Sabri Yaakob dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu menyepakati untuk membuka koridor perjalanan kedua negara.

Namun untuk tahap awal, pembukaan akan dilakukan hanya untuk koridor perjalanan Kuala Lumpur-Jakarta-Kuala Lumpur serta Kuala Lumpur-Bali-Kuala Lumpur.