BOGOR — Ratusan sopir angkutan kota (angkot) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Balai Kota Bogor, Kamis 2 Oktober. Aksi yang dimulai sejak pagi itu berujung pada pemblokiran jalan di depan Balai Kota sekitar pukul 11.00 WIB setelah para sopir merasa tuntutan mereka tidak direspons oleh pemerintah daerah.
Koordinator aksi, Rusamudra atau yang akrab disapa Derin, menyebut sekitar 500 sopir dari 25 trayek di Kota Bogor ikut serta dalam aksi mogok beroperasi tersebut. Mereka bersikeras menunggu kehadiran Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, setelah hasil pertemuan dengan Wakil Wali Kota dan Sekda dianggap tidak memuaskan.
“Tuntutan utama kami sederhana, agar kebijakan peremajaan angkot dibuka kembali,” tegas Derin.
Menurutnya, para sopir tidak menolak program pemerintah terkait reduksi jumlah angkot maupun penerapan sistem shift. Namun, mereka mempertanyakan alasan penghentian program peremajaan yang selama ini menjadi jalur legal untuk memperbarui armada.
“Bukan menolak, reduksi kami dukung, program pemerintah kami juga dukung. Tapi kenapa peremajaan harus distop? Mestinya dibuka kembali, tapi jangan mewajibkan mobil baru. Misalnya boleh tahun 2017 atau 2018 agar kami bisa tetap beroperasi di atas usia 20 tahun,” jelasnya.
Selain menuntut dibukanya kembali program peremajaan, para sopir juga meminta pemerintah daerah menghentikan razia yang dinilai arogan serta memperpanjang batas usia operasional kendaraan.
“Penangkapan-penangkapan angkot ini tolong dihentikan, jangan arogan dari pihak dinas. Kami juga minta batas usia angkot diperpanjang,” ujar Derin.
Tuntutan ini muncul di tengah wacana penghapusan angkot berusia di atas 20 tahun yang diperkirakan akan menyasar sekitar 1.940 unit pada tahun 2026. Rusamudra menilai, penghapusan tersebut tanpa disertai solusi peremajaan yang jelas akan berdampak serius terhadap sosial ekonomi sopir.
“Kalau 1.940 angkot dihapus, dikali tiga orang per unit saja, bisa ribuan yang kehilangan pekerjaan. Dampaknya besar bagi Kota Bogor,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Wali Kota Bogor Dedie Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin. Para sopir merasa suara mereka diabaikan padahal komunitas angkot memiliki basis pemilih yang signifikan.
“Buat apa kami memilih wali kota kalau ternyata tidak memperhatikan nasib pengemudi angkot. Dari 3.000 angkot di Bogor, yang mau dihapus saja 1.940. Itu dikali tiga sopir, semuanya dulu memilih wali kota,” kata Derin.
BACA JUGA:
Ia menegaskan bahwa para sopir akan tetap bertahan di depan Balai Kota hingga bertemu langsung dengan Wali Kota Dedie Rachim untuk mendapatkan kejelasan. “Kami akan tetap di sini sampai Wali Kota datang dan memberi jawaban,” tutupnya.
Derin juga menolak anggapan bahwa angkot menjadi biang kemacetan di Kota Bogor. “Saya paling tidak suka kalau ada yang bilang angkot biang macet. Itu hanya sentimen dari orang-orang yang ingin menghapus angkot dari Bogor,” pungkasnya.