Militer Myanmar menankap Aung San Suu Kyi. Terkait hal tersebut pemerintah Jepang tak akan memulangkan warganya dari Myanmar.
Kedutaan Besar Jepang di Myanmar meminta kepada warganya agar tetap tinggal di dalam rumah. Jumlah warga Jepang yang ada di Myanmar diperkirakan mencapai 3.500 orang.
Sebelumnya, pemerintah Jepang memperingatkan warga negaranya untuk menunda perjalanan ke Myanmar karena pandemi COVID-19.
Dalam unggahan di situs Kementerian Luar Negeri Jepang, Kedutaan Besar Jepang di Myanmar mengatakan bahwa meskipun situasi di negara itu saat ini tidak melibatkan orang biasa, orang-orang harus tetap berhati-hati.
“Kami mendorong orang untuk tetap di dalam dan menahan diri dari keluar kecuali benar-benar penting,” terangnya.
Mengutip Reuters, Senin 1 Februari, tentara Myanmar mengumumkan keadaan darurat setelah melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior pemerintah. Penangkapan tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas pelanggaran selama Pemilu Myanmar 2020.
Para jenderal bergerak beberapa jam sebelum parlemen dijadwalkan duduk untuk pertama kalinya sejak kemenangan dalam pemilu pada 8 November lalu. Langkah penahanan tersebut dipandang sebagai referendum pada pemerintahan demokratis Suu Kyi yang masih seumur jagung.
Saluran telepon ke ibu kota Naypyitaw dan pusat komersial utama Yangon tidak dapat dilakukan. Saluran TV pemerintah juga dilaporkan mati.
Masyarakat pun akhirnya bergegas ke pasar di Yangon untuk membeli makanan dan persediaan. Sebagian masyarakat yang lain berbaris di anjungan tunai mandiri (ATM) untuk menarik uang tunai.
Tentara mengambil posisi di balai kota di Yangon dan data internet seluler serta layanan telepon di markas NLD terganggu. Konektivitas internet juga telah turun secara dramatis, kata layanan pemantauan NetBlocks.
Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan para pemimpin NLD lainnya ditangkap pada dini hari, kata Myo Nyunt, juru bicara NLD.
"Saya ingin memberi tahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum," ungkapnya.
Ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI.id, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
Terkait
