TikTok dalam Sorotan: Tuduhan Keamanan Nasional dan Ancaman Pelarangan di Amerika Serikat

Direktur FBI, Chris Wray, menyatakan bahwa TikTok menimbulkan risiko keamanan nasional AS (foto: x @UnitedstateFbi)

JAKARTA – Pengadilan banding federal Amerika Serikat pada Jumat  6 Desember menguatkan undang-undang yang mewajibkan ByteDance, perusahaan induk TikTok berbasis di China, untuk mendivestasi aplikasi populer tersebut di AS sebelum awal tahun depan atau menghadapi larangan penuh. Keputusan ini muncul di tengah tuduhan serius terhadap TikTok yang dianggap membahayakan keamanan nasional AS.

Meskipun Presiden terpilih Donald Trump menegaskan tidak akan membiarkan TikTok dilarang, berbagai badan pemerintah dan anggota parlemen menyoroti sejumlah risiko terkait aplikasi yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika ini. Berikut adalah rincian tuduhan utama terhadap TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance.

TikTok dan Hubungan dengan Pemerintah China

Salah satu tuduhan terbesar adalah bahwa TikTok tunduk pada pengaruh pemerintah China. Direktur FBI, Chris Wray, menyatakan bahwa TikTok menimbulkan risiko keamanan nasional karena perusahaan-perusahaan di China diwajibkan untuk “melakukan apa pun yang diinginkan pemerintah China dalam hal berbagi informasi atau menjadi alat pemerintah.”

Anggota Kongres AS juga mengklaim bahwa pemerintah China memiliki “saham emas” di ByteDance, yang memberi kekuasaan tertentu terhadap TikTok. Namun, TikTok membantah tuduhan ini dengan menyatakan bahwa entitas yang terafiliasi dengan pemerintah China hanya memiliki 1% saham di salah satu anak perusahaan ByteDance, Douyin Information Service, dan kepemilikan tersebut “tidak berdampak pada operasi global ByteDance di luar Tiongkok, termasuk TikTok.”

Kekhawatiran Pengaruh terhadap Masyarakat AS

FBI juga menyebut bahwa operasi TikTok di AS dapat digunakan pemerintah China untuk memengaruhi pengguna atau mengendalikan perangkat mereka. Chris Wray menjelaskan bahwa risiko tersebut meliputi "kemungkinan pemerintah China menggunakan (TikTok) untuk mengendalikan pengumpulan data jutaan pengguna atau memanfaatkan algoritma rekomendasi untuk operasi pengaruh."

Direktur Badan Keamanan Nasional (NSA), Paul Nakasone, pada Maret 2023 menyatakan keprihatinannya terhadap data yang dikumpulkan TikTok, algoritma yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada pengguna, serta "kontrol terhadap siapa yang memiliki akses terhadap algoritma tersebut."

Dia menambahkan bahwa TikTok dapat memungkinkan operasi pengaruh yang luas karena mampu memengaruhi pengguna secara proaktif atau bahkan “mematikan pesan tertentu.” Menanggapi hal ini, TikTok bersikeras bahwa pihaknya “tidak mengizinkan pemerintah mana pun memengaruhi atau mengubah model rekomendasinya.”

Dalam putusan yang menguatkan undang-undang tersebut, panel pengadilan banding tiga hakim menulis: "Upaya bertahun-tahun dari kedua cabang politik untuk menyelidiki risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh platform TikTok, dan mempertimbangkan solusi yang diusulkan TikTok, memberikan bobot besar pada undang-undang ini."

Tuduhan Pengumpulan Data Pengguna AS

Anggota parlemen menuduh bahwa pemerintah China, di bawah undang-undang intelijen nasional tahun 2017, dapat memaksa ByteDance untuk membagikan data pengguna TikTok. Namun, TikTok berargumen bahwa karena perusahaan ini terdaftar di California dan Delaware, mereka tunduk pada hukum dan peraturan AS.

CEO TikTok telah berulang kali menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah, dan tidak akan pernah, membagikan data pengguna AS dengan pemerintah China. Meski demikian, tuduhan ini terus menjadi bahan diskusi di Kongres.

Dampak TikTok terhadap Kesehatan Mental Anak-Anak

Pada Maret 2022, delapan negara bagian di AS, termasuk California dan Massachusetts, meluncurkan penyelidikan terhadap dampak TikTok terhadap kesehatan fisik dan mental anak-anak muda. Investigasi tersebut menyoroti bagaimana TikTok meningkatkan keterlibatan pengguna muda, termasuk dugaan peningkatan durasi waktu yang dihabiskan di platform dan frekuensi penggunaannya.

TikTok menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil berbagai langkah “untuk memastikan remaja di bawah usia 18 tahun memiliki pengalaman yang aman dan menyenangkan di aplikasi, dan banyak dari langkah-langkah ini memberlakukan pembatasan yang tidak ada di platform sejenis.”

Tuduhan Memata-matai Jurnalis

Pada Desember 2022, ByteDance mengakui bahwa beberapa karyawan secara tidak semestinya mengakses data pengguna TikTok milik dua jurnalis. Insiden ini terjadi sebagai bagian dari upaya yang gagal untuk menyelidiki kebocoran informasi perusahaan awal tahun itu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan hubungan antara dua jurnalis, mantan reporter BuzzFeed dan reporter Financial Times, dengan karyawan perusahaan.

Menurut sumber yang diberitahu tentang masalah ini, empat karyawan ByteDance yang terlibat dalam insiden tersebut telah dipecat, termasuk dua di China dan dua di AS. Pejabat perusahaan mengatakan mereka telah mengambil langkah tambahan untuk melindungi data pengguna.

Implikasi Keputusan Pengadilan

Pengadilan federal menegaskan bahwa ByteDance harus mendivestasi TikTok di AS sebelum 19 Januari 2024. Jika tidak, TikTok akan menghadapi larangan penuh di negara tersebut. Keputusan ini didasarkan pada kekhawatiran keamanan nasional yang mendalam yang dikaitkan dengan ByteDance dan hubungannya dengan pemerintah China.

TikTok memiliki opsi untuk mengajukan banding lebih lanjut, tetapi waktu semakin sempit. Jika ByteDance gagal memenuhi tenggat waktu, jutaan pengguna di AS mungkin harus mencari platform alternatif untuk kebutuhan media sosial mereka.

Keputusan ini menunjukkan tekad AS untuk melindungi data dan keamanan nasionalnya, tetapi juga memunculkan kekhawatiran baru tentang bagaimana langkah tersebut akan memengaruhi kebebasan berekspresi dan privasi pengguna. Sementara ByteDance terus membantah semua tuduhan, masa depan TikTok di Amerika Serikat tetap dalam ketidakpastian.