Iran Bantah Terlibat Dalam Percobaan Pembunuhan Trump

Ilustrasi Trump (ANTARA)

TEHERAN - Iran dengan tegas membantah tudingan keterlibatan dalam rencana pembunuhan para pejabat Amerika Serikat, termasuk Presiden terpilih Donald Trump.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei, tuduhan yang disampaikan oleh Departemen Kehakiman AS itu sama sekali tidak berdasar.

Baghaei merujuk pada "tuduhan serupa" sebelumnya yang juga dibantah oleh Iran, yang ia gambarkan sebagai "konspirasi menjijikkan" yang diatur oleh Israel dan faksi-faksi anti Iran untuk memperumit masalah antara AS dan Iran.

Departemen Kehakiman AS telah mengajukan tuntutan pidana terhadap seorang pria, yang diyakini ditugaskan oleh Iran untuk mengawasi dan merencanakan pembunuhan mantan pejabat pemerintah AS dan pejabat saat ini, termasuk Trump.

Menurut dakwaan tersebut, pria yang berkewarganegaraan Afghanistan berusia 51 tahun bernama Farhad Shaker, diduga berusaha membunuh Trump sebelum pemilihan presiden AS atas perintah dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran.

Baghaei membantah tuduhan tersebut, dan menegaskan bahwa Iran menggunakan semua cara yang sah dan legal, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk membela hak-hak bangsa Iran.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul terpilihnya Trump baru-baru ini sebagai presiden AS, yang memicu kekhawatiran bahwa kedekatan hubungannya dengan Israel bisa memperburuk hubungan Teheran dan Washington.

Trump, yang menjabat sebagai presiden AS dari 2017 hingga 2021, dikenal konfrontatif terhadap Iran, terutama setelah pemerintahannya menarik diri secara sepihak dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018.

Pembunuhan komandan militer tertinggi Iran, Jenderal Qassem Soleimani, pada Januari 2020 hampir membawa kedua negara ke ambang konflik militer seacara langsung.

Awal minggu ini, juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajerani menganggap remeh hasil pemilu AS, dengan menyatakan bahwa "tidak masalah" siapa yang menjadi presiden.

Ketika berbicara kepada wartawan di Teheran pada Rabu (6/11), Mohajerani menegaskan bahwa kebijakan Iran secara keseluruhan tetap tidak berubah.